Bisnis.com, BANDUNG--Serbuan El Nino berdampak pada kondisi pertanian di Jawa Barat.
Luas lahan persawahan yang dilanda kekeringan di Jawa Barat kian meluas hingga 22 kabupaten/kota.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Diperta) Jabar tercatat dari 22 kabupaten/kota di provinsi tersebut persawahan yang mengalami kekeringan hingga 15 Agustus 2015 mencapai 73.906 hektare (ha).
Jumlah tersebut bertambah 5.349 ha jika dibandingkan dengan laporan 31 Juli lalu yang hanya 67.557 ha.
Kepala Diperta Jabar Diden Trisnadi mengatakan dari luas sawah 73.906 ha yang dilanda kekeringan tersebut, sudah ada 16.143 ha di antaranya padi puso atau gagal panen.
Sisanya 22.890 ha mengalami kekeringan ringan, 17.319 ha kekeringan sedang, dan 16.914 ha kekeringan berat.
“Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang paling parah dilanda kekeringan yaitu mencapai 24.195 ha dan 8.897 ha di antaranya dinyatakan puso,” katanya di Bandung, Rabu (26/8).
Daerah lainnya terjadi di Kabupaten Cirebon mencapai 7.117 ha dan 748 ha di antaranya puso.
Menurut penjelasan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diprediksi kemarau tahun ini akan berlangsung hingga Oktober mendatang.
Untuk mengantisipasi puso semakin meluas, pihaknya sudah mengajukan permohonan hujan buatan ke pemerintah pusat. "Diharapkan dalam waktu dekat dapan direalisasikan," ujar Diden.
Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pemerintah memang sudah mengantisipasi dampak dari El Nino yang berkepanjangan, tetapi hasilnya belum maksimal.
"Meskipun hasil panen petani diprediksi masih mencukupi, persediaan beras di Jabar harus tetap diwaspadai," tegasnya.
Dia meminta pemerintah pusat maupun daerah menyamakan persepsi dalam mengeluarkan kebijakan agar kekeringan sawah dan puso bisa ditangani dengan baik.
"Dari tahun ke tahun daerah Pantura misalnya, tidak pernah lepas dari dampak musim kemarau, padahal daerah tersebut penghasil utama padi di Jabar."
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus menyamakan persepsi agar kekeringan bisa diantisipasi sebelum memasuki musim kemarau.
Dia menambahkan, ke depan pemerintah juga perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani tentang iklim sebagai bentuk antisipasi dini terhadap dampak bencana yang setiap tahun terjadi.
"Pemerintah perlu menggencarkan sekolah lapangan iklim untuk memberi pengetahuan kepada petani tentang perubahan iklim," ujarnya.
Sekolah iklim tersebut bisa memadukan antara pengalaman petani dengan ilmu keikliman dalam mendukung pengembangan pertanian.
