Bisnis.com, JAKARTA-- Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (ABUPI) berharap pemerintah menawarkan operasional pelabuhan yang belum bersifat komersial kepada BUP swasta. Ketua ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan selama ini Kementerian Perhubungan hanya menawarkan pelabuhan itu kepada BUP BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV.
Dia menyebutkan bahwa selama ini swasta belum pernah memperoleh ajakan pemerintah untuk turut andil dalam mengoperasikan pelabuhan. Sepeti diketahui, saat ini ada 1.241 pelabuhan di Indonesia dimana sebanyak 112 pelabuhan dikelola BUMN.
Harusnya kalau memang ingin mengoptimalkan peran swasta untuk bisa mengoperasikan pelabuhan, pihak pemerintah itu pelabuhan-pelabuhan yang belum bersifat komersial itu ditawarkan ke swasta, tidak hanya ke Pelindo saja, jelasnya, Senin (24/8/2015).
Dia meyakini bahwa swasta sangat tertarik untuk investasi di pelabuhan selama memiliki nilai yang layak dari sisi bisnis. BUP membutuhkan pelabuhan yang bisa dioperasikan baik pelabuhannya sendiri maupun pelabuhan milik pemerintah yang belum dikomersialkan.
Selain itu, dia menyayangkan BUP yang telah mengantongi izin namun belum menjadi operator pelabuhan, artinya tidak melakukan aktivitas apapun sesuai dengan fungsinya. Dari 187 BUP, empat diantaranya merupakan BUMN yaitu Pelindo dan sisanya BUP yang terdiri dari swasta dan pemerintah daerah.
Dari 183 pelabuhan itu yang benar-benar mengoperasikan pelabuhan atau bekerja sebagai BUP, ya, bisa di bawah 50%. Masih banyak BUP yang belum menjadi operator pelabuhan, katanya.
