Bisnis.com, JAKARTA—Realisasi investasi infrastruktur selama lima tahun ke depan diproyeksikan 19% lebih rendah dari target yang ditetapkan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dan investor untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.
PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia dengan dukungan riset dari Oxford Economics telah meluncurkan perkiraan pengeluaran proyek modal dan infrastruktur hingga tahun 2015 dan perbandingan proyeksi pengeluaran dengan target Pemerintah.
Untuk lima tahun ke depan, PwC Indonesia memperkirakan adanya peningkatan belanja sektor infrastruktur jika dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya.
Meski demikian, pengeluaran untuk lima tahun ke depan diperkirakan akan berada 19% di bawah target Pemerintah.
Adapun pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan alokasi anggaran infrastrutkur mencapai Rp5.519 triliun.
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan/compound annual growth rate (CAGR) investasi sektor infrastruktur periode 2014-2019 diprediksi mencapai 9,5%.
Pengeluaran sektor infrastruktur akan meningkat dari US$57 miliar pada tahun 2014 menjadi US$90 miliar pada tahun 2019 dan US$139 miliar pada tahun 2025.
Penasihat Teknis PwC Indonesia Julian Smith mengatakan investasi dapat dipercepat dengan memfokuskan pada perbaikan iklim investasi, kepemimpinan strategis yang lebih kuat dan memastikan beberapa proyek percontohan terselesaikan dengan baik sehingga kesuksesan tersebut dapat diterapkan kembali.
“Diperlukan pula koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kemampuan pemerintah menyiapkan proyek dengan baik, dan memastikan bahwa UU Pengadaan Lahan berhasil menjalankan fungsinya,” katanya dalam siaran pers, Kamis (6/8/2015).
PwC memproyeksikan masing-masing sektor menghadapi tantangan beragam untuk merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah.
Proyek infrastruktur air bersih misalnya, keyakinan investor menurun karena keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air.
“Jika keputusan tersebut tidak dimitigasi, prospek investasi swasta akan tetap suram. Hal ini akan menghambat Indonesia dalam mencapai target penyediaan air bersih,” ungkap riset tersebut.
Untuk proyek perkeretaapian, realisasi diperkirakan di bawah target karena PT Kereta Api Indonesia memiliki catatan lemah dalam hal belanja modal.
Namun, setelah bertransformasi beberapa tahun terakhir dan jika dikombinasikan dengan partisipasi sektor swasta melalui skema PPP, pertumbuhan dapat menguat.
Meski demikian, riset tersebut menilai realisasi 80% dari target sudah merupakan prestasi besar pemerintah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
