Bisnis.com, JAKARTA—Menteri negara badan usaha milik negara dinilai belum menempatkan korporasi pemerintah sebagai agen pembangunan sesuai nawacita Presiden Joko Widodo.
Helmi Fauzi Ketua Bidang Ketahanan dan Luar Negeri Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengatakan belum ada keselarasan antara nawacita dan program politik pembangunan yang dilaksanakan para pembantu presiden.
“Jangan sampai aktor-aktornya justru pro-pasar dan melihat BUMN semata-mata dari kacamata aksi korporasi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya,”katanya, Rabu(5/8/2015).
Dia menyontohkan, terkait kinerja bisnis di pelabuhan, Kementerian BUMN lebih memilih penguasaan operator asing ketimbang pebisnis lokal karena semata-mata pertimbangan keuntungan korporasi.
Dalam jangka pendek, lanjutnya, aksi korporasi tersebut memang membawa keuntungan, namun dalam jangka panjang, mekanisme pasar tersebut tak mampu menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Untuk itu, dia mengimbau menteri BUMN harus melakukan terobosan kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap BUMN bisa menjadi lokomotif dan menggerakkan pembangunan di Indonesia, itu yang belum kita lihat sepenuhnya,”sambungnya.
