Bisnis.com, CIREBON - Pertumbuhan investasi di Kota Cirebon Jawa Barat mengalami hambatan akibat kota tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sejumlah investor terpaksa menunda rencana menanamkan modalnya di Kota Cirebon karena khawatir lokasi yang akan dipilih nantinya tidak sesuai dengan rencana pengembangan.
Kepala Seksi Promosi Potensi Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelanan Perizinan (BPMP) Kota Cirebon Icip Suryadi mengatakan Perda RDTR merupakan tanggung jawab instansi lain di luar BPMP yang kabarnya sedang proses pengajuan.
Dia menuturkan kabar proses pengajuan Raperda RDTR kepada Pemprov Jabar telah lama bergulir, tetapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal, kebutuhannya Perda RDTR sudah mendesak.
"Selama ini pertumbuhan investasi di Kota Cirebon tidak banyak terpengaruh perlambatan ekonomi dalam negeri. Akan tetapi, banyaknya investor yang menunda investasi karena hambatan tidak adanya regulasi lokal seperti Perda RDTR," katanya, Senin (3/8/2015).
Icip mengungkapkan apabila Perda RDTR tidak segera disahkan, penundaan investasi oleh kalangan pengusaha bakal terus berlanjut, yang akhirnya menghambat laju perekonomian Kota Cirebon.
Adapun, realisasi investasi Kota Cirebon hingga Juni 2015 mencapai Rp681,2 miliar dan masih didominasi oleh investasi di sektor perdagangan dan jasa.
Jika dilihat berdasarkan rekapitulasi triwulan, realisasi investasi selama triwulan I/2015 hanya mencapai Rp232,8 miliar, sedangkan pada triwulan II/2015 mencapai Rp448,3 miliar.
Selanjutnya realisasi investasi bulanan sejak awal 2015, pada Januari realisasi investasi di Kota Cirebon mencapai Rp106,3 miliar, Februari Rp63,7 miliar, Maret Rp62,7 miliar, April Rp338,3 miliar, Mei Rp72,1 miliar, dan Juni Rp37,8 miliar.
Icip melanjutkan realisasi investasi senilai Rp681,2 miliar mulai Januari-Juni 2015 terjaring dari sekitar 748 investor yang baru mengajukan perizinan investasi ataupun perpanjangan izin usaha.
“Investasi di Kota Cirebon masih didominasi sektor perdagangan dan jasa, karena untuk sektor lain seperti industri terhambat masalah lahan,” katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja mengakui selama ini investor sektor industri manufaktur banyak terhambat menanamkan modalnya akibat perda di beberapa daerah sudah usang.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota di Jabar perlu merevisi beberapa perda yang menghambat investasi. Revisi perda diperlukan agar tata ruang yang diperuntukan bagi kawasan industri tidak dipermasalahkan di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
