Bisnis.com, JAKARTA - Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua diperkirakan akan berada di atas 4,7%, namun proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun ini bisa mengganggu laju pertumbuhan tersebut.
Demikian dikemukakan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Arief Budimanta dalam diskusi bertema Mewujudkan Ekonomi Pro Rakyat bersama Politisi Golkar Mukhamad Misibakhun dan Rektor Kwik Kain Gie School of Business Anthony Budiawan di Gedung MPR, Kamis (2/7/2015).
Arief mengakui pertumbuhan selama triwulan pertama belum terlalu tinggi atau 4,7% karena belanja pemerintah belum terlalu besar karena APBN-P belum cair. Kondisi itu membuat belanja pemerintah tidak bisa dipacu dan konsumsi masyarakat juga rendah.
Namun demikian, dia mengatakan bahwa meski pencairan APBNP melalui dana transfer dareah sudah dilakukan, sebagian pemerintah daerah belum memamfaatkannya. Menurutnya, pemerintah daerah cenderung mengguanakn dana tersebut secara politik pada saat mendekati pemilihan kepala daerah pada akhir tahun ini.
“Saya optimistis pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini akan di atas 4,7%. Namun perlu diwaspadai dana transfer daerah yang telah dikirim belum sepenuhnya diserap karena sebagian daerah menahan untuk digunakan pada pilkada serentak nantinya,” ujarnya.
Selain itu Arief juga optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin bagus karena pemerintah telah meluncurkan sejumlah bantuan sosial. Hal itu, ujarnya, akan membantu meningkatkan konsumsi masyarakat
Sementara itu, Misbakhun mengatakan langkah pemerintah untuk menggerakkan ekonomi pro kerakayatan masih terkendala dengan kelompok kepentingan yang lebih memilih kebijakan meningkatkan utang luar negeri.
Dengan demikian, ujarnya, ketergantungan Indonesia terhadap negara lain sulit untuk dihilangkan meski integrasi ekonomi global merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan.
Hanay saja, menurutnya, Indonesia tidak boleh kehilangan dasar ekonomi konstisui yang lebih akrab dengan subsidi tanpa bergantung pada utang luar negeri. “Tidak boleh subsidi dihilangkan dan kita harus menegakkan ekonomi konstitusi,” ujarnya.
