Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menyampaikan perlunya ada reformasi logistik untuk menurunkan biaya logistik yang mencapai 24,6% terhadap Gross Domestic Product (GDP).
Reformasi logistik tersebut diantaranya harmonisasi regulasi yang saat ini tumpang tindih antara satu instansi dan lainnya. Peningkatan infrastruktur pelabuhan yang lebih optimal dengan pembangunan koneksi Infrastructure and Communication Technology (ICT). Selain itu, diperlukan pula kebijakan fiskal untuk indsutri kapal yang saat ini tidak bersaing.
"Begitu banyak persoalan di industri laut. Ini butuh komitmen pemerintah, misalnya kebijakan fiskal kita bicara dengan Menteri Keuangan, dan penurunan suku bunga dengan Bank Indonesia," katanya dalam Acara MarkPlus Center for Transportation and Logistics di Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Dia juga berharap adanya pendidikan yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang bersentuhan dengan logistik. Yukki berpendapat biaya logistik bisa ditekan sekitar 5% dalam empat atau lima tahun akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%-1%.
"Saya yakin biaya logistik bisa turun 19% dari GDP," ujarnya.
