Bisnis.com,JAKARTA--PT Nusantara Energy Plant Indonesia menyatakan telah menyiapkan dana senilai US$1,6 miliar atau Rp20,8 triliun (kurs Rp13.000 per dolar AS) untuk pembangunan satu unit LNG floating storage, mini refinery, serta pembangkit listrik dalam program 35.000 Megawatt.
Junaidi Elvis, President Director PT Nusantara Energy Plant Indonesia, mengatakan pembangunan ketiga proyek tersebut akan dilakukan di Kampe Industrial Estate Banyuwangi (KIEB) di atas lahan seluas 50 hektare.
"Kami telah mengajukan proposal untuk menjadi independent power producer (IPP) kepada PT PLN. Untuk kapasitas pembangkit, nanti PLN yang menentukan. Yang jelas kami memastikan energi primernya telah tersedia," katanya di Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Pembangunan LNG floating storaged i Banyuwangi dengan kapasitas 100.000 MMscfd, selain untuk pembangkit listrik berbasis gas dalam proyek 35.000 MW, juga akan menyuplai LNG ke Bali yang telah memiliki sejumlah pembangkit berbasis gas dan dicanangkan sebagai pulau ramah lingkungan.
Gas untuk floating storage yang didapatkan secara impor, akan dikirimkan dalam jumlah kecil ke Bali. Selain itu, mini refinery yang akan dibangun berkapasitas 30.000 barel per day dengan bahan baku kondensat akan menghasilkan mogas atau motor gasoline dan avtur.
Junaidi mengatakan jika pembebasan lahan berjalan normal, serta penunjukan IPP oleh PLN berjalan lancar, maka tahun depan perusahaan akan memulai proyek pembangkit listrik. Untuk itu, saat ini perusahaan telah memulai joint study dengan General Electric Indonesia.
"Kami menggunakan mesin GE. Normalnya pembangunan pembangkit mencapai 36 bulan, kami tengah mengkaji pembangunan selesai 16 bulan untuk sejumlah kapasitas Megawatt," katanya.
Dia mengatakan sebagai perusahaan penyertaan modal asing (PMA) dengan pembagian saham 75% : 25% dengan Vitol Asia Pte. Ltd., perusahaan asal Singapura, pihaknya telah mengajukan fasilitas tax holiday kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Seluruh perizinan, menurutnya, telah hampir selesai, dan penentuan tanah seluas 50 ha di dalam kawasan industri telah mencapai final. Oleh karena itu, ground breaking proyek akan dilakukan setelah surat penetapan dari PLN keluar.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, mengatakan Kemenperin akan mempercepat realisasi pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan pengelola lahan yakni PT Perkebunan Nusantara XII dan III.
"Ini anchor tenant-nya sudah ada, yang jadi masalah lahannya belum siap. Kami akan percepat kejelasan status lahan. Harus ada alih status tanah misal dari HGU atau dari APL harus dikonversi terlebih dahulu," tuturnya.
