Bisnis.com, JAKARTA—Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan rumah murah, Perum Perumnas kesulitan membangun di lokasi bagus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akibat tingginya harga lahan.
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto menuturkan Untuk menjawab persoalan dari sisi suplai, pihaknya sudah mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2004 tentang Perum Perumnas, terutama pada bab 2 mengenai penugasan. Tujuannya agar perusahaan berperan maksimal sebagai penyedia perumahan rakyat.
“Dalam waktu dekat akan selesai. Saat ini masih di Menteri Perekonomian, kemudian ke Menteri Sekeretaris Negara, baru disetujui Presiden. Ke depannya kami juga bisa memanfaatkan lahan milik pemerintah, sehingga harga terkontrol,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (22/6/2015).
Perusahaan sudah mengakuisisi lahan 400 hektar yang tersebar di 14 provinsi seperti NTB, Sulawesi Utara, Makasar, dan Palembang. Masing-masing lokasi memiliki luas antara 20 hektar – 100 hektar.
Tahun ini, Perumnas berencana menambah lahan seluas 360 hektar. Realisasinya sudah tercapai sekitar 120 hektar yang tersebar di beberapa titik seperti Makassar, Cirebon, dan Cianjur. Penambahan lahan menjadi penting karena tabungan tanah Perumnas di tengah kota sangat terbatas. Himawan pun berencana memperjuangkan kembali aset yang sudah ada seperti di Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Perusahaan masih dalam proses diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kami berencana membangun 50 tower rusun untuk MBR di sana. Lahan sebagian milik kami, sebagian punya pengurus Kemayoran,” ujarnya.
Untuk menggenjot kinerja dalam Program Sejuta Rumah, perusahaan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 miliar. Alokasi dana tersebut, Rp300 miliar digunakan untuk membeli lahan, dan Rp700 miliar untuk pembangunan serta peremajaan rumah susun. Namun, Himawan masih belum tahu kapan dana tersebut akan turun.
Dalam Program Sejuta Rumah 2015, Perumnas menargetkan pembangunan 33.500 unit hunian untuk MBR dalam bentuk rumah sederhana tapak, rusunawa, dan rusunami. Sayangnya, dana dari PMN sebesar Rp1 triliun masih belum mencukupi. Pihaknya pun mencari alternatif pembiayaan melalui pinjaman lunak dan penerbitan surat obligasi. Berdasarkan RUPS, perusahaan diperbolehkan mengajukan pinjaman sampai Rp600 miliar. Namun, jumlah ini bisa bertambah bila pembangunan yang dilakukan kuantitasnya membesar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
