Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Birokrasi Pemerintah Sendiri yang Menjadi Biang Keladi Dwelling Time

Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing menilai kerumitan birokrasi di Pelabuhan Tanjung Priok membuat durasi waktu tunggu kontainer (dwelling time) di pelabuhan sulit untuk diturunkan.
Perbandingan dwelling time di Tanjung Priok. / Bisnis
Perbandingan dwelling time di Tanjung Priok. / Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing menilai masalah birokrasi di Pelabuhan Tanjung Priok membuat durasi waktu tunggu kontainer (dwelling time) di pelabuhan sulit untuk diturunkan.

Pernyataan itu disampikannya menanggapi inspeksi Presiden Jokowi yang menemukan masih lamanya dwelling time di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Dia mengakui lamanya dwelling time di pelabuhan Indonesia sudah lama terjadi, sehingga membuat biaya logistik di pelabuhan menjadi lebih tinggi.

Selain persoalan birokrasi yang bertele-tele, Anton juga menyoroti sejumlah pejabat yang tidak tepat untuk menempati jabatan penting di Pelabuhan Tanjung Priok. Kenyataan itu, ujarnya, membuat mereka tidak bisa memberikan jawaban ketika Presiden Jokowi menanyakan soal berapa dwelling time saat ini.

Menurutnya, semua pemangku kepentingan di pelabuhan harus duduk bersama untuk membicarakan persoalan tersebut, termasuk melibatkan para nakhoda kapal niaga selain pihak berwenang seperti Administrator Pelabuhan dan PT Pelindo II.

“Kita harus duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk membenahi persoalan ini,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (18/6/2015).

Dia juga mengakui kerumitan birokrasi dan penempatan pejabat yang tidak pas itu membuat layanan di pelabuhan Indonesia mundur dibandingkan masa lalu. Padahal, ujarnya, layanan cepat di pelabuhan atau apa yang dikenal dengan tol laut sebenanya sudah dilakukan sejak zaman kolonial.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Tanjung Priok, Presiden Jokowi menyatakan kekecewaannya atas dwellinbg time yang lama di pelabuhan itu. Sebagi catatan, dwelling time di Tanjung Priok mencapai 4,5 hari, sedangkan di Singapura hanya satu hari.

"Kita seperti ini sudah lama. Tadi disampaikan ke saya ada (dwelling time) yang sehari, tiga hari, tapi ada yang 20 hari hingga 25 hari, itu yang harus diselesaikan, entah urusan dengan karantina, perdagangan saya enggak mau tahu,” ujar Jokowi.

Dia juga menegaskan hal repenting adalah bagimana pelabuhan Indonesia mendekati dwelling time negara-negara tetangga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper