Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang dirasa kurang tegas dalam mengatasi permasalahan logistik di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo terlihat dari pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang batal dilakukan.
"Jokowi plin-plan buktinya Cilamaya diveto oleh JK, padahal pelabuhan ini dibutuhkan untuk menurunkan biaya logistik," ujarnya dalam diskusi Indonesia Transport, Supply Chain and Logistics & Intralogistics di Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Zaldy menyayangkan studi kelayakan yang dilakukan selama empat tahun harus batal dalam dua jam saja oleh keputusan Wapres Jusuf Kalla.
Lebih lanjut, dia juga mengkritisi pembangunan jalan tol Trans-Sumatera.
Menurutnya, Sumatera tidak memerlukan jalan tol bila pemerintah mempunyai visi pengembangan logistik berbasis maritim.
ALI menakutkan tol yang dibangun di pulau ini justru akan mengulangi permasalahan di Pantai Utara Jawa (Pantura).
Saat ini, tarif angkutan darat di Sumatera lebih murah dibandingkan jalur laut.
Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi di Pulau Jawa di mana angkutan darat lebih murah.
"Kalau laut ya laut, jangan bangun tol," ujarnya.
