Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla diminta memimpin langsung operasi Perum Bulog yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN karena badan itu dinilai gagal dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pentingnya presiden dan wapres memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah mengkhawatirkan. Apalagi, ujarnya, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini.
Dia mencontohkan tidak tercapainya taget penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. Menurut Priyo, hingga kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan.
Priyo juga mengatakan, penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan.
“Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak,” katanya.
Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja. Kalau tidak dia mengusulkan agar badan itu berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.
Pada kesempatan itu, Priyo meminta pemerintah memberdayakan Bulog dengan meningkatkan anggaran dan memberikan kewenangan yang lebih kuat. Sehingga, Bulog bisa membeli beras petani dengan harga yang pantas dan bisa mengalahkan kartel dan mafia yang membeli beras petani dengan harga tinggi.
