Bisnis.com, JAKARTA—Para pejabat publik diprediksi akan enggan mengambil keputusan dalam antisipasi dan penanganan krisis.
Ketua Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan dari pengalaman-pengalaman krisis yang dialami Indonesia sebelumnya, menunjukkan banyak keputusan pejabat publik yang diambil sebagai langkah antisipasi dan penanganan krisis, malah dipolitisasi dan dikriminalisasi.
“Akibatnya nanti ketika terjadi krisis, saya yakin akan sedikit putra bangsa yang mau mengambil keputusan karena takut kebijakannya dikriminalkan,” ujar Sigit dalam seminar yang digelar Bisnis Indonesia bertajuk Indonesia Business Banking Forum: Urgensi JPSK Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan, di Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Untuk itu, lanjut Sigit, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) perlu memiliki kejelasan yang mengatur agar kebijakan yang diambil para pejabat publik tidak diperdebatkan lagi.
Sebab, menurutnya tak mudah juga bagi para pejabat publik tersebut untuk mengambil keputusan di tengah kondisi krisis.
.JPG?w=300&h=221)
