Bisnis.com, BANTEN - Sejumlah pihak menyuarakan agar program hunian berimbang dilakukan secara kolektif di satu lokasi yang disediakan pemerintah dalam satu provinsi.
Pasalnya, walaupun akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), program tersebut akan sulit terlaksana bila pengaplikasiannya berada dalam satu hamparan dengan proyek komersil.
Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman berpendapat hunian berimbang bisa terlaksana bila pemerintah menyediakan lokasi khusus dalam satu kota.
“Kewajiban (hunian berimbang) para pengembang dikumpulkan dengan koordinasi Pemda, kemudian (kewajiban) itu dialokasikan ke lahan-lahan yang memungkinkan. Jadi tidak harus di area yang sama dengan proyek masing-masing developer,” tuturnya pada Bisnis.com, Rabu (3/6/2015)
Salah satu program hunian berimbang yang berhasil dilaksanakan, sambungnya, seperti ketika Gubernur DKI Jakarta mengumpulkan 18 pengembang dengan lokasi proyek berbeda untuk membangun rusun di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
“Ada 18 pengembang dengan lokasi pengembangan berbeda, dikumpulkan kewajibannya, dikasih lahan oleh Pemprov di Pulo Gebang. Sudah jadi 4 blok, sekitar 350 unit. Hal seperti ini tentunya bisa dilakukan kembali,” tuturnya.
Senada, Ketua DPD REI Banten Solaeman Soemawinata menyampaikan sebaiknya antar developer di satu provinsi dapat saling bersinergi melakukan pengembangan hunian murah dalam lokasi yang disediakan pemerintah. Jadi, pelaksanaan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan dengan proyek komersil.
