Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjanjikan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai kuartal kedua tahun ini untuk membalik pertumbuhan ekonomi yang sempat tersendat di awal tahun.
Presiden mengakui, pada kuartal pertama ekonomi tumbuh melambat, sekitar 4,71%. "Namun saya yakin kuartal kedua ini ekonomi akan terdongkrak," kata Presiden Jokowi saat berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi dan redaktur eksekutif media di Istana Negara, Selasa (5/5) malam.
Dengan serangkaian langkah kebijakan yang diambil pemerintah, Presiden optimis ekonomi masih bisa tumbuh di kisaran 5,3% – 5,7% di tahun 2015, dan akan tumbuh sekitar 6% di tahun 2016.
Kepala Negara membenarkan, selama kuartal I tahun ini, realisasi belanja agak terhambat karena APBN Perubahan baru disahkan pertengahan Februari dan setelahnya perlu mengikuti proses tender dan lainnya yang baru selesai dua hingga tiga bulan.
Dengan demikian, berbagai proyek yang dibiayai APBN baru bisa mulai awal Mei, tidak seperti yang diharapkan proses tender sudah bisa dimulai November tahun anggaran sebelumnya.
Presiden Jokowi juga memastikan berbagai hal terkait infrastruktur akan dipacu dengan cara "yang tidak biasa". Langkah ini ditempuh guna menjamin ketersediaan infrastruktur dapat lebih dipercepat, termasuk terkait dengan pasok listrik, jalan, pelabuhan dan angkutan umum massal.
Jalur MRT (mass rapid transit) yang saat ini tengah dibangun di Jakarta dari arah selatan ke utara juga akan dilengkapi dengan percepatan jalur Barat ke Timur. Selain itu, kereta cepat jarak jauh juga akan dikerjakan, yang tendernya diharapkan sekitar Juli tahun ini juga.
Sektor pariwisata juga akan diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan promosi ke pasar potensial seperti China. Presiden ingin, idealnya, kunjungan wisata ke Indonesia bisa mencapai 40 juta setahun, dengan dukungan program promosi yang massif disertai penyediaan infrastruktur ke daerah tujuan wisata.
Berbagai langkah itu ditempuh untuk mewujudkan agar sektor industri dan pariwisata dapat menjadi pendorong utama perekonomian ke depan.
(BACA: Poin-poin pernyataan Presiden tentang Kinerja Ekonomi)
GENJOT INFRASTRUKTUR
Sejalan dengan peletakan batu pertama beberapa proyek yang didanai APBN, Presiden juga menegaskan pembangunan infrastruktur akan terus digenjot. Selain prasarana transportasi, ketersediaan energi diprioritaskan dengan target 35.000 MW daya listrik tambahan selama lima tahun ke depan.
Atas berbagai kritik yang meragukan bahwa pemerintah tidak akan mampu merealisasikan penyediaan 35.000 MW tambahan pasok listrik, Presiden menegaskan: "Jangan berfikir dengan cara sebelumnya. Kita bisa lakukan dengan cara berbeda dan cepat," ujarnya.
Berbagai proyek infrastruktur diyakini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Mengenai keraguan bahwa pembiayaan akan sulit karena target penerimaan pajak kemungkinan meleset, Presiden yakin potensi yang ada masih besar tanpa harus berfokus pada intensifikasi, tetapi ekstensifikasi. "Jangan takut, kita tidak akan berburu di kebun binatang," katanya.
Pemerintah, kata Presiden Jokowi, juga akan memastikan program maupun proyek pembangunan yang tidak jalan akan diambil alih oleh pemerintah melalui BUMN.
"Jika proyek terkait infrastruktur di tangan swasta tidak jalan, BUMN kita tugaskan untuk ambil alih. Jika BUMN juga tidak jalan, pemerintah yang akan pegang," tegasnya.
Tahun ini adalah proses konsolidasi mikro dan perubahan berbagai regulasi, dan diharapkan tahun depan akan mulai jalan. Dan dalam tiga empat tahun, Presiden berjanji, sudah akan kelihatan hasilnya.
(BACA: Kalau 3-4 Tahun Tak Berubah, Coret Saja Saya)
Dalam kesempatan berbeda sebelumnya, Presiden bahkan mengatakan saat ini, sejak pergantian pemerintahan hingga kuartal pertama tahun ini adalah periode perubahan, di mana terdapat dampak jangka pendek yang menyakitkan.
Itu antara lain karena pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan harga-harga, yang dirasakan berat oleh sebagian masyarakat.
Tetapi dampak penghapusan subsidi itu memberikan hasil positif berupa ketersediaan anggaran tambahan ratusan triliun setiap tahun untuk membangun infrastruktur, energi, kesehatan dan pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
