Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia dan Iran kembali melanjutkan kerja sama pembangunan pabrik pupuk yang sempat terhenti 5 tahun lalu karena risiko ekonomi dan politik.
"Kami ada kerja sama pabrik pupuk waktu zaman Presiden Ahmadinejad. Kami ingin mulai lagi kembali pembicaraan itu,"ujarnya.
Nantinya, kedua negara akan kembali membentuk tim bersama untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Kerja sama dilakukan dengan skema bussines to bussiness antara perusahaan milik negara Indonesia dan Iran.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar menambahkan potensi gas alam yang dimiliki Iran bisa dimanfaatkan sebagai bahan pokok pembuatan pupuk.
Sayangnya, kerja sama terhambat oleh persoalan jasa keuangan perbankan. Saat itu, Iran terkena sanksi ekonomi akibat pengembangan tenaga nuklir. Di sisi lain, bisnis antar negara sulit dilakukan jika tak menggunakan sistem jasa keuangan perbankan.
Namun, saat ini Iran sudah kembali melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara, termasuk Indonesia.
"Dimungkinkan adanya pertemuan deputi bank sentral Iran dengan pejabat Bank Indonesia unthk melihat perundingan soal jasa. Tanpa adanya jasa keuangan ini akan sulit mempercepat perdagangan atau investasi,"urainya.
Pada 2007 lalu, Jusuf Kalla yang kala itu menjadi Wakil Presiden menemui Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad untuk membicarakan rencana pendirian pabrik pupuk di Iran. Hal itu berlanjut dengan pembicaraan teknis dengan PT Pupuk Sriwijaya, Palembang dan membahas harga gas yang akan menjadi bahan pokok pupuk.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar pernah mengatakan penjajakan kerja sama dilakukan melalui pola bussiness to bussiness antara perusahaan milik negara PT Pupuk Sriwijaya yang kini sudah melebur menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dengan BUMN Iran.
Saat itu, Mustafa menguraikan salah satu opsi skema bisnisnya ialah 50% produksi untuk Indonesia, dan 50% sisanya untuk Iran.
Dari 50% produksi untuk Indonesia, nantinya pemerintah hanya akan membayar 20%, sementara 80% dari porsi tersebut didanai oleh pemerintah Iran. Namun rencana tak pernah terealisasi karena terhambat risiko politik dan ekonomi.
