Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah kerap terjebak oleh peraturan yang ada sehingga kerap menghambat penyelesaian masalah keterlambatan pembangunan infrastruktur.
Dirinya mencontohkan proyek-proyek jalan tol yang telah dilelangkan kepada sejumlah investor sejak beberapa tahun lalu, tetapi justru tidak menunjukkan perkembangan pembangunan yang signifikan.
“Ada beberapa regulasi yang kadang-kadang mengikat kita sendiri, menjadi bumerang kita. Misalnya PPJT [perjanjian pengusahaan jalan tol], kita sering mau memutus investor yang tidak perform, tetapi karena PPJT-nya tidak mengatur jadi susah,” katanya, Sabtu (25/4/2015).
Salah satu proyek yang menurutnya telah cukup lama terkatung-katung adalah proyek tol Solo-Ngawi-Kertosono. Proyek yang semula dimenangkan lelang investasinya oleh PT Thiess Contraktor Indonesia tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti meski lahan yang dibebaskan telah mencapai sekitar 80%.
Kini tol tersebut akan ditangani oleh BUMN pemerintah, gabungan PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya, setelah mengakuisisi saham Thiess sebesar Rp439 miliar. Basuki mengatakan proyek tol tersebut akan kembali digroundbreaking pada 30 April mendatang.
Proyek tol lain yang juga mandek adalah Pamalang-Batang dan Batang-Semarang. Investor tol tersebut, menurutnya, tidak memberi kepastian tekait keberlanjutan proyek tersebut. Namun demikian, pihaknya sulit menggugat sebab investor kedua ruas tersebut memenuhi seluruh persyaratan administratif.
Menurut Basuki, pihaknya akan mendesak investor kedua ruas tersebut agar segera memulai proses konstruksi dalam waktu sebulan setelah pemerintah menyelesaikan pembebasan lahan tol tersebut. Dirinya menargetkan akhir tahun ini, atau selambatnya awal tahun depan, progres lahan tol tersebut sudah mencapai 75% hingga 100%.
“Mereka mengaku kendalanya di lahan, sehingga saya akan bebaskan dulu. Setelah bebas saya hanya akan beri waktu sebulan untuk mulai kerjakan, kalau tidak ya saya putus. Itu perjanjiannya,” katanya.
Saat ini, progres pembebasan lahan untuk ruas Pemalang-Batang baru mencapai 1,86%, sedangkan Batang-Semarang baru 3,33%. Kedua ruas tersebut semula ditargetkan beroperasi tahun 2017.
Basuki mengatakan ada kemungkinan akan terjadi pengambilalihan saham oleh BUMN pemerintah terhadap kedua ruas tersebut. Namun dirinya belum bisa memastikan adanya langkah tersebut.
