Bisnis.com, JAKARTA—Pembangunan infrastruktur pemerintah diharapkan sungguh-sungguh mengarah pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antarmasyarakat.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hendri Saparini mengatakan perencanaan pembangunan infrastrutkur mesti terintegarasi dengan visi pembangunan masyarakat. Menurutnya, pemerintah belum memberi kejelasan soal kepastian arah pembangunan infrastruktur.
Hendri menyinggung rencana pembangunan tol laut dan infrastruktur jalan. Dirinya mempertanyakan, apakah kemudahan infrastruktur yang dibangun itu mendukung peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan ataukah meningkatankan perekonomian karena eksport produk asing menjadi semakin murah.
“Kalau arahnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang seperti apa? Misalnya, ketahanan pangan seperti apa yang mau disasar, apakah ketahanan karena peningkatan produksi dalam negeri ataukah karena memudahkan import? Arahnya harus jelas karena untuk arah yang berbeda butuh infrastruktur yang berbeda,” katanya, Sabtu (25/4/2015).
Hal yang sama menurutnya berlaku untuk infrastruktur energi. Menurutnya pemerintah mesti memantapkan fungsi koordinasi antara kementerian/lembaga agar arah pembangunan terpadu pada satu visi yang sama. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Harus ada koordinasi yang pasti antara semua lembaga pemerintahan agar arahnya jelas dan terpadu, tidak tumpang tindih, pemilihan infrastruktur harus yang mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif,” kata Ekonom Econit ini.
