Bisnis.com,JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan dana pengurangan BBM subsidi yang semula direncanakan untuk pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, beberapa hari ini tersebar informasi bahwa Indonesia menerima pinjaman dari Tiongkok sebesar US$50 miliar atau setara Rp625 triliun untuk pembanganunan infrastruktur.
“Dahulu ketika memutuskan mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Kini melalui kementerian BUMN, kok pemerintah melakukan hutang kepada China Development Bank (CDB) sebesar lebih seperempat belanja negara dari APBN 2015. Lantas dikemanakan dana pengurangan subsidi BBM itu,” ujar Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI, lewat keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (25/4/2015).
Dia menambahkan pada 17 November 2014 di media nasional, Kementerian Keuangan menyebutkan kenaikan harga BBM subsidi akan menghemat Rp100 triliun. Oleh pemerintah, dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama pada pembangunan infrastruktur pertanian.
Namun hingga kini, lanjutnya, publikasi rencana dan progress pembangunan infrastruktur tidak dilakukan pemerintah. Yang dihembuskan oleh menkeu malah penyesalan negara jika pembangunan infrastruktur tidak segera dilakukan pada awal April lalu.
Andi mengatakan pemerintah berdalih karena lemahnya eksekusi kebijakan yang dapat menghasilkan perbaikan. Pemerintah membanding-bandingkan kejayaan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5% dimana saat itu negara belum beranjak menggalakkan pembangunan infrastruktur.
“Menyesalkan kebijakan pemerintah masa lalu untuk menutupi kelemahan roda pemerintah sekarang menjadi hal yang menjadi andalan,” katanya.
Andi berpendapat pinjaman dana besar ke asing ini menunjukkan bahwa ternyata menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah menjawab berbagai persoalan.
Lebih rinci, persoalan yang dimaksudnya antara lain, persoalan krisis energi kotor, persoalan daya beli masyarakat yang makin menurun, pertumbuhan ekonomi yang mengenaskan, nilai tukar rupiah terhadap dollar makin lemah, infrastruktur yang malah pinjam dana pembangunannya ke asing, keamanan negara yang rusuh akibat masyarakat kurang makan sehingga begal meraja lela, dan masih banyak persoalan yang muncul sejak pemerintahan Jokowi – JK.
“Kami meminta kepada pemerintah, tunjukkan prestasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil yang hingga saat ini masih sengsara. Jangan cuma menunjukkan kegiatan ini kegiatan itu oleh pemerintah namun hasilnya tidak terasa,” ujarnya.
Dia menambahkan usai peringatan Konferensi Asia Afrika ini seharusnya dapat dijadikan momen bagi pemerintah untuk jadikan mulai memikirkan rakyat kecil agar lebih sejahtera secara merata, sehingga angka kemiskinan di negara ini dapat berkurang.
