Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menegaskan komitmen untuk memperluas peluang kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur antara kedua negara melalui revisi nota kesepahaman.
Sebelumnya, Kementerian PU-RI dan Kementerian PU-RDTL telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama bidang pekerjaan umum pada 22 Maret 2011. MoU ini berlaku hingga 22 Maret 2014 dan diperpajang secara otomatis hingga 22 Maret 2017.
Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan pengalaman teknis, pertukaran tenaga ahli, serta pelaksanaan pelatihan di berbagai bidang infrastruktur PU, khususnya Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi RDTL Gastao Franscisco de Sousa mengatakan pihaknya hendak memperluas lingkup kerja sama agar mencakup juga sektor Cipta Karya dan terutama Litbang untuk memperkuat capacity building yang selama ini sudah dilakukan.
“Kami ingin memperbarui MoU yang sudah ada agar manfaatnya bisa lebih besar, karena saat ini kami sedang giatnya membangun infrastruktur dasar,” katanya dalam kunjungannya di Kementerian PU-Pera RI, Jumat (10/4/2015).
Menurutnya, pemerintah Timor Leste mengalokasikan anggaran US$500 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar tahun ini.
Gustao mengatakan kerjasama yang terjalin selama ini telah memberi hasil positif bagi kedua negara. Dalam rangka pengembangan kapasitas negaranya di bidang infrastruktur, Gustao berharap adanya peningkatan alih pengetahuan dari Indonesia.
Sementara itu, Indonesia memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengerjakan proyek infrastruktur di negaranya. “Tim teknis dari kedua kementerian akan segera secara detail merevisi MoU yang ada untuk diperluas ke sektor lain,” katanya.
Menteri PU-Pera RI Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Kementerian PU-Pera RI siap mendukung alih pengetahuan keteknikan untuk RDTL. Kerjasama alih pengetahun tersebut ditindaklanjuti melalui pelatihan dan pembangunan fisik.
“Kita akan meningkatkan training sekaligus fasilitas implementasi melalui joint venture antara BUMN atau perusahaan nasional kita dengan perusahaan lokal Timor Leste dalam sejumlah proyek di sana,” katanya.
Saat ini, tercatat ada 11 perusahaan kontraktor dan 4 perusahaan konsultan Indonesia yang tengah menggarap proyek infrastruktur di Timor Leste, dengan nilai kontrak mencapai US$344 juta.
Selain alih pengetahun keteknikan, pemerintah RI juga memberi dukungan berupa pendampingan tenaga ahli di bidang pemerintahan untuk penyusunan legislasi di bidang infrastruktur.
“Kami juga menempatkan 18 tenaga ahli di sana untuk mengatur dan menyusun legislasi, organisasi dan norma standar prosedur manual dalam bidang infrastruktur,” katanya. []
