Bisnis.com, KARAWANG -- Tarik ulur pembangunan pelabuhan di wilayah Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik final: pembatalan.
Pemerintah Indonesia memutuskan batal membangun pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan membangun di wilayah yang lebih timur di provinsi tersebut.
"Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan 'oil rig'," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla' usai meninjau Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (2/4/2015).
Wapres beserta sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana telah melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya.
Kalla mengatakan pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan agar gas dari sejumlah anjungan pertamina tidak terganggu.
"Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," jelas Kalla.
Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.
"Pokoknya yang aman di timur yang didepannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai, dan yang bisa ada koridor 10Km bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu," tutur Kalla.
Sebelumnya, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi beban kinerja Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
Wapres menumpang helikopter yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada sekitar pukul 08.00 WIB untuk memeriksa kawasan dari udara.
Kebutuhan investasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ditaksir mencapai Rp34,5 triliun. Pelabuhan ini direncanakan sebagai perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah padat dan sulit dikembangkan lagi.
PT Pertamina telah menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan tersebut, karena terdapat sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa di wilayah tersebut.
