Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan tinjauan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJ-EPA) untuk segera diselesaikan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.
Keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3/2015), menyebutkan peninjauan terhadap IJ-EPA disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang bertekad untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang.
Peninjauan terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang itu dilakukan untuk lebih menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral kedua negara.
Jepang merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ketiga dengan nilai perdagangan mencapai US$40,2 miliar pada 2014.
Selain itu, dalam pertemuan bilateral tersebut juga disepakati dimulainya pembahasan mengenai renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Dari segi investasi, nilai investasi Jepang adalah terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai US$2,7 miliar pada 2014.
Dalam konteks investasi, Presiden RI menyampaikan rencana pembangunan di Indonesia, khususnya terkait dengan infrastruktur.
Presiden Jokowi menekankan ada banyak peluang bagi investor Jepang untuk berinvestasi di berbagai sektor, yakni pembangkit tenaga listrik, pembangunan 24 pelabuhan, pembuatan dan perbaikan jalan tol, pembangunan 15 bandara baru dan renovasi bandara lama, pembangunan "Mass Rapid Transport" MRT di kota-kota metropolitan dan kota besar di Indonesia, serta pembangunan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa.
Presiden RI dan PM Jepang menyambut baik rencana kerja sama infrastruktur dalam pembangunan MRT di Jakarta dan proyek jalur kereta transmisi interkoneksi Jawa-Sumatra.
Selanjutnya, kedua pemimpin juga meluncurkan Inisiatif Promosi Ekspor dan Investasi Indonesia-Jepang dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan promosi.
Dalam hal kerja sama maritim, Indonesia dan Jepang sepakat membentuk forum kerja sama maritim, khususnya membahas keamanan maritim, infrastruktur maritim (program tol laut), peningkatan kapasitas untuk bidang kerja dan industri perikanan. Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim. []
