Bisnis.com, PEKANBARU - Bank Indonesia mendorong pembentukan klaster agro untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Riau yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah.
"Pembantukan klaster agro menjadi program andalan di setiap kantor perwakilan Bank Indonesia dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, pada seminar ekonomi syariah di Kantor BI Perwakilan Riau, di Pekanbaru, Jumat (20/3/2015).
Di sela-sela acara tersebut, Pemimpin BI Perwakilan Riau Mahdi Muhammad menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk pembentukan klaster agro dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, dan Rektor Universitas Islam Riau Prof. Detri Karya.
Penandatanganan MoU itu turut disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Jon Erizal. "Pembentukan klaster agro diharapkan bisa membuat sebuah daerah-daerah memenuhi kebutuhan pangan sehingga bisa menekan inflasi dari bahan makanan di daerah," katanya.
Pemimpin BI Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti fokus pada pengembangan komoditas sagu. Sedangkan, untuk Pekanbaru dikembangkan klaster cabai merah.
Ia mengatakan bank sentral kini juga mendorong pengembangan ekonomi, produksi bahan pangan, distribusi dan konsumsi dengan berbasis Syariah. Karena itu, ia mengatakan dalam waktu dekat BI akan membentuk sebuah lembaga kajian ekonomi syariah untuk mengatasi masalah pangan yang kerap berdampak pada tingkat inflasi nasional.
"Pangan terus jadi masalah di Indonesia, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsinya," kata Mahdi.
Dari sisi produksi, Mahdi menjelaskan bahwa karakteristik umum sektor pertanian Indonesia masih sangat bergantung pada beras, sementara produksi beras bersifat musiman. Sementara itu, permintaan pangan relatif stabil sepanjang tahun bahkan mengalami kenaikan yang lebih besar ketimbang penambahan luas panen, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan permasalah kontinuitas pasokan antar waktu.
"Perlu kita kembali mempelajari pesan di dalam Al-Quran bahwa ada bahan pangan yang bisa dikembangkan dan dianjurkan oleh Allah SWT. Contohnya adalah kurma yang disebut 20 kali di dalam Al-Quran, buah anggur disebut sembilan kali dan zaitun enam kali disebutkan," kata Mahdi.
Khusus untuk kurma sebagai bahan pangan, Mahdi mengatakan pemerintah Thailand kini sudah mulai mengembangkan kurma padahal memiliki musim tropis yang sama dengan Indonesia. Bahkan, ia mengatakan Inggris dan Israel juga telah melakukan riset besar-besaran untuk pengembangan kurma.
"Produksi kurma per hektare per tahunnya bisa untuk menjadi bahan makanan untuk 360 orang, sementara padi dengan produksi enam ton per tahun hanya bisa menjadi bahan makanan untuk 40 orang. Belum lagi usia pohon kurma bisa mencapai 100 tahun," katanya.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap masalah ketahanan pangan harus diselesaikan dengan kebijakan bersama yang sinergis dari pemerintah pusat dan daerah. Sebabnya, ia menilai permasalahan ketahanan cukup kompleks mulai dari masalah hambatan infrastruktur, kerusakan irigasi, pupuk hingga pemasaran.
"Contohnya seperti di Sumatera, semua pemerintah daerah harus duduk bersama karena kebutuhan kita saling terkait dengan daerah lain. Seperti di Riau, kita masih kekurangan 300.000 beras tiap tahun dan itu dipasok terus dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara," katanya.
Selain itu, ia berharap penerapan ekonomi berbasis syariah juga diperkuat dari segi sumber daya manusia (SDM). "Masalahnya sekarang adalah kita masih kekurangan SDM untuk bisa menggerakan program ini. Jadi ketersediaan SDM juga harus dipikirkan," katanya.[]
