Bisnis.com, JENEPONTO, Sulsel - Pemerintah akan mempermudah dan memangkas waktu pengurusan izin alih fungsi lahan untuk pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat program 35.000 MW terkhusus pada penyediaan daya melalui independent power producer (IPP).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menuturkan pengurusan izin alih fungsi hutan diupayakan hanya di bawah 30 hari dari sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga 300 hari.
Selain itu, lanjutnya, penyederhanan perizinan juga telah dilakukan pemerintah, yang saat ini jumlah izin yang harus dikantongi investor pembangkit listrik sebanyak 37 izin dari sebelumnya yang mencapai 52 izin.
"Harapannya program 35.000 MW sudah bisa tercapai pada 2019," katanya di sela-sela groundbreaking PLTU Jeneponto Line 2, Kamis (19/3/2015).
Menurutnya, pada tahun ini tengah dilaksanakan proses pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 7.400 MW dan bakal bertambah setiap tahunnya hingga memenuhi target minimal 35.000 MW pada 2019.
Di sisi lain, kata Indroyono, pemerintah juga mengkaji pengembangan pembangkit listrik bertenaga bayu atau angin di beberapa daerah yang dua di antaranya berada di Sulawesi Selatan.
Khusus di Sulawesi Selatan, pembangkit listrik pertama yang dibangun pada tahun ini oleh kelompok bisnis Bosowa Group melalui ekspansi PLTU Jeneponto Line 2 berkapasitas 2x125 MW.
Menurut CEO Bosowa Group Erwin Aksa, PLTU Line 2 tersebut untuk mendukung percepatan penyediaan energi di Sulsel maupun Tanah Air secara umum serta program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah.
Proyek yang bakal menelan investasi sebesar US$300 juta tersebut diestimasi bisa segera beroperasi dan menyuplai kebutuhan listrik PLN secara efektif pada 2017 mendatang.
Dengan pembangunan Line 2 tersebut, Bosowa Group melalu anak usahanya PT Bosowa Energy akan memiliki pasokan daya mencapai 500 MW.
Saat ini, Bosowa Energy telah mengoperasikan PLTU Jeneponto Line 1 berkapasitas 2x125 MW yang telah memasok kebutuhan listrik Sulsel sejak 2013 lalu.
"Sedangkan untuk harga jual ke PLN, kami mengacu pada Permen ESDM No3/2015," kata Erwin.
Jika sesuai dengan perencanaan, kapasitas daya terpasang Sulsel akan mencapai 1.500 MW pada 2017 mendatang.
Menurut Indroyono, kondisi tersebut sesuai dengan target pemerintah mematok daya listrik Sulsel telah mencapai minimal 1.500 MW dalam dua tahun ke depan.
"Kita juga akan percepat kajian kelistrikan tenaga terbarukan agar pembangkit bertenaga angin Sulsel juga bisa memasok kebutuhan kedepannya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
