Bisnis.com, BANDUNG - Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia menduga pemerintah pusat tidak memiliki data akurat mengenai final stok bibit ayam atau days old chick (DOC) dari para breeding farm.
Dugaan ini muncul karena adanya jumlah DOC yang berlebihan di Jabar sehingga menyebabkan monopoli pasar oleh kalangan pengusaha besar.
Sekretaris PPUI Ashwin Pulungan mengatakan tidak adanya data tersebut menyebabkan pemerintah tidak dapat mengawasi perkembangan pertumbuhan bibit ayam sehingga memberi kesempatan permainan oleh sejumlah pihak, terutama perusahaan besar.
"Seharusnya ada peraturan atau undang-undang yang mengatur pendataan dan pengawasan tersebut agar pasok DOC tidak berlebih seperti sekarang," ujar Ashwin kepada Bisnis.com, Senin (9/3/2015).
Menurut Aswin, beberapa perusahaan besar diketahui saling memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar saat harga DOC turun.
Bahkan, harga DOC yang dijual perusahaan besar itu membanderol Rp0 dengan syarat pembelian paket disertai pakan kepada peternak rakyat.
"DOC pun menjadi banyak, karena 80% perusahaan besar itu merupakan pihak asing. Mereka pandai mengatur harga bahkan membuatnya menjadi Rp0 dengan paket tertentu," ujarnya.
Ashwin mendesak pemerintah memanggil setiap pemilik breeding farm untuk mengetahui jumlah DOC yang dimiliki. Dengan demikian pengawasan akan dapat dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu, Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Barat menyatakan kesulitan menekan jumlah produksi DOC yang telah oversupply secara langsung kepada perusahaan breeding farm.
Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Barat Dody Firman Nugraha menyatakan kesulitan untuk menjangkau para pelaku usaha di bidang pembibitan ayam ataupun melakukan pengawasan terhadap rantai suplai akibat tidak adanya kewenangan.
Pihaknya hanya memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan pengawasan terhadap rantai suplai DOC dan menjaga pasokannya tidak berlebih demi menjaga stabilitas harga.
"Adanya kelebihan pasokan DOC sebetulnya dapat diupayakan untuk diekspor tetapi pada kenyataannya langkah tersebut tidak dilakukan di tengah persoalan oversupply bibit ayam," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan pemerintah pusat menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP). Dia mengatakan tidak adanya HPP DOC berpengaruh terhadap kebijakan daerah untuk menetapkannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
