Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjanjikan pembangunan rumah buruh di wilayah ini segera terealisasi pada tahun ini. Rencananya, rumah buruh dibangun dengan dua model kerjasama.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jateng Wika Bintang mengatakan model pertama adalah model hibah yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan rakyat (Kementerian PU-Pera) dengan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota.
Dia menerangkan model pertama yakni pemerintah menyediakan lahan dan pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PU-Pera. Setelah pembangunan selesai, rusunawa diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota/ provinsi.
Model kedua adalah kerjasama pengelolaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tanah disediakan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, dibangun dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah 30 tahun dikelola, rusunawa diserahkan kembali kepada pemerintah.
"Tanah milik pemerintah provinsi menggunakan model kerja sama pengelolaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara tanah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, kerjasamanya dengan Kementerian PU-Pera," terangnya dalam laman jatengprov.go.id, Rabu (25/2/2015).
Wika menuturkan rencananya ada tiga tower block rumah buruh yang segera dibangun di Jateng. Yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan sebuah lahan milik Pemerintah Provinsi Jateng di Kelurahan Sambirejo, Tugu. Kini, upaya realisasi rumah buruh tersebut memasuki proses tender. Pihaknya berharap, ketika proses tender tuntas, maka proses pembangunan dapat berlangsung lancar.
"Untuk lahan yang pasti sudah siap dan proses tendernya sedang berjalan adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan satu lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan Juni mendatang sudah bisa dibangun," jelasnya.
Lahan milik Pemprov Jateng, imbuhnya, seluas 5.600 m2 dapat dibangun untuk dua tower block dan memuat sekitar 200 kamar. Setiap kamar luasnya 27 m2 dan dihuni empat orang. Sehingga dapat menampung sekitar 800 tenaga kerja. Di Jerakah, Kota Semarang, luas lahannya 6.600 m2. Diharapkan dapat dibangun tiga tower block. Sehingga dapat menampung sekitar 1.200 tenaga kerja. Sementara lahan yang di Kabupaten Semarang luasnya 10.715 m2 dan dapat dibangun tiga atau empat tower block.
"Saat ini kami fokus agar rumah buruh ini dapat segera dibangun. Setelah dibangun, kemudian kita memikirkan siapa yang berhak menghuni dan berapa harga sewanya," ujarnya.
Ketua Pengarah Tim Percepatan Penyediaan Perumahan Umum untuk Pekerja (P3UP) Kementerian PU-Pera Khalawi AH akan mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten/ kota demi menyukseskan pembangunan rumah buruh.
"Pemilik lahan kan bupati/ walikota. Kita akan kerjasama dan tingkatkan fungsi tim P3UP. Kalau bisa, setiap kabupaten/ kota dibentuk tim P3UP ini. Sehingga koordinasi lebih gampang," jelasnya.
Dirinya menambahkan, proses groundbreaking rumah buruh di Jateng rencananya diresmikan langsung oleh presiden. Peresmian dijadwalkan pada tanggal 29 atau 30 April 2015 di Kabupaten Semarang.
"Rencana groundbreaking (rumah buruh) di Kabupaten Semarang bertepatan dengan May Day kemungkinan tanggal 29 atau 30 April 2015 akan diresmikan oleh Presiden. Sekaligus sebagai pembangunan rusunawa bantuan dari Kementerian PU-Pera untuk Jawa Tengah. Gubernur sangat pro aktif untuk menyukseskan program rumah buruh ini," terangnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan terealisasinya rumah buruh akan sangat membantu buruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi.
“Problem buruh yang utama itu ada empat. Bagaimana buruh bisa menyekolahkan anaknya dan terjamin ketika mereka berobat? Kalau dua problem ini (pendidikan dan kesehatan) dapat diselesaikan oleh negara. Tinggal transportasi dan akomodasi harus kita bantu agar mereka bisa hidup nyaman,” bebernya.
Konsep rumah buruh, imbuhnya, sudah dikomunikasikan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Konsep tersebut antara lain meliputi luas lahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dihuni buruh dan harga sewa yang layak mereka bayarkan.
“Mimpi saya dulu adalah bagaimana menyediakan rumah buruh. Berapa luasnya (rusunawa) dan berapa mereka harus bayar. Saya bicarakan dengan Menakertrans untuk meninjau rumah buruh ini. Bahkan, sempat disimulasikan pola (rusunawa) dari Kementerian PU-Pera dan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.[]
