Bisnis.com, JAKARTA - Proyek Pelabuhan Cilamaya berpotensi mengancam ketahanan pangan karena akan terjadi konversi ratusan ribu hektare lahan untuk industri dan perumahan.
"Jika pemerintah memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, akan kehilangan kawasan pertanian sebesar 150 ribu hektare per tahun, atau setara dengan 650 ribu hektare dalam kurun waktu 5 tahun. Hal itu terjadi, akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri," ujar pakar agronomi yang juga aktivis lingkungan Emmy Hafidz, Rabu (25/2).
Dia mengingatkan bahwa Karawang merupakan 'Periuk Nasi' bangsa Indonesia, karena produksi beras Karawang merupakan yang terbesar dan terbaik di Tanah Air. Bahkan, beras dengan kualitas nomor satu pun dihasilkan dari wilayah ini.
Dia menjelaskan hal itu menjadi kontraproduktif dengan target Presiden Jokowi yang akan mencetak 1 juta hektare lahan pertanian baru dalam waktu 5 tahun.
Menurut Emmy, bagaimana mungkin pemerintah akan membuka lahan baru, jika yang sudah ada dan jelas sangat berkualitas saja akan dikorbankan demi pelabuhan.
“Kalau pun ada pencetakan lahan baru, belum tentu menyamai kualitas dan produktivitas lahan pertanian di Karawang,” tegasnya.
Menurut Emmy, ancaman itu tidak main-main. Hingga saat ini saja, sudah dipastikan banyak spekulan yang sudah mengincar tanah di daerah tersebut. Begitu pembangunan dimulai, maka transaksi atas lahan pertanian secara besar-besaran akan terjadi.
Hal itu, lanjut Emmy, persis seperti Cengkareng yang dahulu dikenal sebagai hutan mangrove di kawasan utara Jakarta. Namun, hutan mangrove semakin habis sehingga saat ini hanya menyisakan 25 hektare.
Emmy mengharapkan agar berbagai kajian yang dilakukan terkait Pelabuhan Cilamaya, harus memasukkan bahasan mengenai pertanian di Karawang.
Tidak hanya kajian yang dilakukan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, tetapi juga Amdal yang saat ini pun sebenarnya masih bermasalah.
