Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara kembali mendengungkan rencana pembangunan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah melalui sinergi BUMN, yang melibatkan Perum Perumnas, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan perusahaan BUMN Karya.
Menteri BUMN Rini Soemarno Rini mengatakan program itu tujuannya untuk melakukan pembangunan hunian di dekat transportasi publik, untuk mengatasi tingginya kebutuhan hunian sekaligus mengurangi tingkat kemacetan.
"Kita akan memanfaatkan lahan-lahan potensial yang ada untuk dikembangkan rusunami (rumah susun milik) atau rusunawa (rumah susun sewa). PT KAI mempunyai 63 titik (di kawasan Jabodetabek) yang akan kita lihat potensinya untuk pengembangan ini," katanya saat jumpa pers, Senin (23/2/2015).
Dia mengatakan tujuan utama hal itu adalah untuk memanfaatkan aset tanah milik PT KAI agar bisa memberikan nilai lebih. Untuk tahap pertama, rencana tersebut akan direalisasikan di Stasiun Tanjung Barat, yang ditargetkan bisa dimulai pada kuartal II tahun ini.
"Bila tinggalnya di dekat public transport, masyarakat tidak perlu memanfaatkan kendaraan pribadi lagi. Nanti lahannya bisa memanfaatkan lahan milik PT KAI, konstruksinya bisa dari BUMN Karya, dan Perumnas bisa menjadi pengelola," paparnya.
Direktur Keuangan PT KAI Kurniadi Atmosasmito menuturkan perusahaan mempunyai tanah-tanah yang terlatak di kawasan premium. Melalui sinergi ini, sambungnya, perusahaan akan membantu mengurangi backlog perumahan.
"Pada 2019 kita menargetkan jumlah penumpang mencapai 1,9 juta per hari. Kami meyakini target itu bisa tercapai, karena akan ada pembangunan perumahan yang memacu pertumbuhan penumpang kereta," tambahnya.
Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan rencana pembangunan rusun di Stasiun Tanjung Barat sedianya telah dipersiapkan sejak 2012 lalu. Hal tersebut terkendala karena masalah ketersedian lahan yang masih berada dalam kepemilikan Kementerian Perhubungan.
"Tapi kita meyakini dengan dukungan dari Menteri BUMN, masalah tersebut bisa segera diatasi. Rencananya kita akan membangun rusun dengan status lahan HGB di atas HPL dari PT KAI. Masalah ini yang belum clear selama ini," ungkapnya.
Dia menjabarkan dalam konsep awal yang telah disusun, sebanyak dua tower rusun akan dibangun di atas lahan seluas 1,1 hektare. Terdapat sekitar 500 unit rusun yang akan dikembangkan di sana, dengan nilai investasi sekitar Rp70 miliar per towernya.
Bila mengacu pada rencana awal, Perumnas akan melakukan pembangunan di atas lahan milik PT KAI dengan menggunakan pola sewa jangka panjang 30 tahun yang bisa diperpanjang.
Saat itu Himawan memaparkan terdapat dua lokasi yakni di Tanjung Barat (Jakarta Selatan) dan di Dago (Bandung). Saat itu kerja sama dijalin dengan Ignatius Jonan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI.
"Karena Pak Jonan saat ini telah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, kami berharap proses pemanfaatan lahan di Tanjung Barat ini dapat segera selesai," ujar Himawan.
Direktur PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Bambang Triwibowo mengatakan perusahaan telah melakukan pembangunan hunian untuk pekerja yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor. Hunian tersebut diperkirakan sudah bisa dihuni pada 2017.
"Selain dekat dengan transportasi publik, hunian bagi masyarakat menengah ke bawah juga dibangun di dekat tempat kerja mereka. Kawasan tersebut merupakan kawasan industri dengan kebutuhan untuk pekerja," tutur dia.
