Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng puluhan perusahaan pembiayaan untuk sinkronisasi jumlah kendaraan bermotor di provinsi tersebut lewat sistem online.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar Dadang Suharto mengatakan pihaknya bersama Dirlantas Polda Jabar serta 25 dari 50 perusahaan leasing sudah menggelar rapat koordinasi terkait penyamaan data kendaraan bermotor. “Kami sosialisasikan sistem online kendaraan bermotor. Jadi data di leasing dan Polda Jabar singkron,” katanya pada bisnis, Senin (9/2/2015).
Pertemuan yang baru pertama kali digelar Dispenda ini, menurutnya, akan membuat sistem pengelolaan data kendaraan bermotor di Jabar seragam. Selama ini, leasing hanya berperan dalam menjamin kendaraan, sementara Dispenda hanya menarik pajak serta polda memberikan status keabsahan kendaraan.
Pengembangan sistem online untuk data kendaraan menurutnya juga untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab tentang kepemilikan kendaraan serta kewajiban membayar pajak. “Perlu adanya kesamaan pandangan dengan leasing, mengingat adanya modus duplikat BPKB dan pemalsuan surat-surat,” ujarnya.
Menurutnya data yang terhimpun Dispenda dari sekitar 13,98 juta kendaraan yang ada di Jawa Barat, hampir 70 % kendaraan tersebut didapat dari pembelian melalui leasing. Hal itu diakuinya sebagai bentuk kemudahan leasing kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan. “Kita berharap dengan sistem online ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dispenda Jabar pada 2014 lalu menargetkan PKB sebesar Rp 4,571 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,938 triliun. Sementara itu, BBNKB I untuk kendaraan roda dua dari target Rp5,087 triliun tercapai realisasi Rp5,182 triliun. "Untuk 2015 target PKB Rp5,376 triliun sampai 25 Januari sudah tercapai Rp358 miliar," ujarnya.
Kasubdit Regident Polda Jawa Barat AKBP Indra Jafar mengatakan pihak leasing akan digandeng karena pihaknya lewat sistem data online ingin menyamakan data yang dimiliki leasing dan Polda Jabar. Selain menghasilkan data wajib pajak yang konkret, kesamaan data mencegah persoalan hukum.“Karena data yang tidak kita miliki ini membuat sering terjadi miss, sehingga muncul kasus bahkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya tindak pidana atau perdata,” katanya.
Menurutnya sistem online data kendaraan ini sedang dalam proses pembuatan dan dijadwalkan rampung sekitar bulan Maret 2015 mendatang. Sistem ini kemudian akan diperkenalkan langsung kepada publik."Hal ini untuk menghindari agunan kendaraan secara ganda yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab, misalnya agunan yang di leasing kan dengan penggunaan BPKB asli tapi palsu," katanya.
