Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menjanjikan mendorong pembangunan rumah nelayan dan permodalan nelayan.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan segera memfasilitasi pertemuan antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapatkan gambaran tentang jasa keuangan bank dan non-bank dapat dimanfaatkan oleh nelayan.
“Kami segera fasilitasi pertemuan HNSI dan OJK mengenai pengunaan jasa keuangan,” ujarnya, dalam rilis yang diterima Bisnis, Rabu malam (4/2/2015).
Dalam pertemuan dengan HNSI Rabu sore (4/2), Menko Kemaritiman menyambut baik masukan dari asosiasi ini.
Pada prinsipnya, HNSI mendukung kebijakan pemerintah tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, tetapi HNSI mengharapkan kiranya verifikasi di lapangan terhadap kapal penangkap ikan
Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien mengharapkan verifikasi dapat diselesaikan secepatnya, paling lambat pada April 2015, sehingga usaha perikanan dapat kembali normal.
HNSI juga mengharapkan kiranya pemerintah meninjau kembali larangan berkaitan dengan kegiatan alih muatan (transshipment) di tengah laut untuk kapal tradisional dan dalam rangka kegiatan di dalam negeri, bukan ekspor.
Selain itu, HNSI mengharapkan sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah kepada para nelayan berkaitan dengan larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, serta larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik.
Untuk masukan tersebut, Indroyono menjanjikan upaya penyediaan alat tangkap, cold storage, mesin kapal nelayan dan lain-lain bagi nelayan Tanah Air. Penyediaan fasilitas pendukung ini merupakan bagian pengalihan subsidi bahan bakar nelayan.
