Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Swasta Minta BUMN Konstruksi Jangan Ikutan Proyek di Bawah Rp50 Miliar

Kalangan pengusaha konstruksi meminta pemerintah untuk memperluas kesempatan bagi pengusaha konstruksi nasional dengan membatasi keikutsertaan BUMN konstruksi di proyek yang bernilai di bawah Rp50 miliar.
Emanuel B. Caesario
Emanuel B. Caesario - Bisnis.com 03 Februari 2015  |  20:03 WIB
Swasta Minta BUMN Konstruksi Jangan Ikutan Proyek di Bawah Rp50 Miliar
Proyek konstruksi - JIBI Photo
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha konstruksi meminta pemerintah untuk memperluas kesempatan bagi pengusaha konstruksi nasional dengan membatasi keikutsertaan BUMN konstruksi di proyek yang bernilai di bawah Rp50 miliar.

Sekjen Gapensi Andi Rukmana mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan secara lisan kepada pemerintah untuk membatasi BUMN menggarap proyek yang nilainya di bawah Rp50 miliar.

“Beberapa hari lalu saya audiensi dengan Pak Menteri dan Kepala BP Konstruksi, dalam waktu dekat kami mau tingkatkan MoU menjadi Rp50 miliar,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (3/2/2015).

Sebelumnya, Gapensi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang isinya membatasi BUMN untuk tidak menggarap proyek konstruksi yang nilainya di bawah Rp30 miliar.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesempatan bagi pengusaha konstruksi non-BUMN untuk dapat berkembang. Andi mengatakan, selama ini pengusaha konstruksi nasional kerap sulit berkembang karena sebagian besar proyek digarap oleh BUMN Karya.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), saat ini jumlah badan usaha konstruksi kecil mencapai 92.328 perusahaan, atau 91% dari total badan usaha konstruksi. Sementara itu, mereka hanya menangani 20% proyek konstruksi yang ada.

Andi mengatakan pemerintah perlu mengusahakan solusi agar perusahaan konstruksi dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Salah satunya adalah dengan membatasi dominasi BUMN.

Di sisi lain, menurutnya, kenaikan pasar konstruksi dalam negeri seiring kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan sektor infrastruktur mengakibatkan pelonjakan penyerapan anggaran yang tinggi. Oleh karena itu, Kemeterian PU-Pera telah merencanakan untuk menggabungkan sejumlah paket pengerjaan agar menjadi lebih efisien.

“Kalau nanti paket-paketnya besar, tentu nilai per proyeknya juga tinggi, sehingga nantinya dikuasai BUMN juga akhirnya,” katanya.

Menurutnya, nota kesepahaman senilai Rp30 miliar akan menjadi tidak efektif seiring dengan penggabungan paket-paket proyek pembangunan infratruktur selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah memastikan agar proyek-proyek kecil benar-benar dikerjakan oleh kontraktor kecil.

“Selain itu, wajib hukumnya BUMN ataupun perusahaan nasional yang nilai proyeknya di atas Rp30 miliar untuk menggandeng pengusaha kecil-menengah sebagai subkontraktor,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi mengatakan sudah seharusnya pemerintah memperlakukan sama antara BUMN karya dengan badan usaha konstruksi nasional lainnya. Menurutnya, selama ini banyak upaya yang membuat perusahaan BUMN menjadi jauh dari hukum persaingan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek konstruksi bumn
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top