Bisnis.com, BOGOR--Pemerintah mengidentifikasi empat masalah pembangunan yang dihadapi daerah Indonesia Timur, terutama wilayah Sulawesi dan Papua.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Target tersebut tidak akan tercapai tanpa perbaikan dan peran serta daerah.
Dalam pertemuan dengan 110 bupati dari wilayah Sulawesi dan Papua terungkap kendala pembangunan yang spesifik sesuai karakteristik kedaerahannya. Empat masalah tersebut, tutur Tjahjo, yakni infrastruktur, ketersediaan energi listrik, tumpang tindih perizinan, dan perencanaan kota/wilayah dalam jangka panjang.
"Selama ini kenapa listrik macet? Karena izin tumpang tindih misalnya dengan lahan kehutanan. Kalau di Papua dan beberapa provinsi kepulauan di Sulawesi, transportasi laut sangat kurang," katanya di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
Pertemuan dengan jajaran Bupati yang sudah berlangsung untuk kali ketiga ini dinilai Tjahjo berlangsung dengan cukup konstruktif. Sehingga dialog langsung tersebut akan dijawalkan menjadi pertemuan rutin.
"Jadi enak, bisa dialog secara terbuka soal apa yang jadi kendala dan apa keinginan bupati. Dialog juga dengan Wapres dan menteri," tuturnya.
Terkait pembangunan di Indonesia Timur, imbuhnya, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Misalnya, pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh kontraktor daerah. BUMD atau swasta daerah juga dimungkinkan untuk membentuk konsorsium.
"Bangun di Papua dan Sulawesi, pemborongnya jangan dari Jakarta. Supaya ekonomi daerah menggeliat," kata Tjahjo.
Dalam rapat koordinasi dengan Bupati dari wilayah Sulawesi dan Papua itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Menteri yang hadir selain Tjahjo, yakni Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Seskab Andi Widjajanto.
