Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp25 miliar untuk pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida)
Choirul Djamhari, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menyatakan kesiapan membentuk Jamkrida. Dia menambahkan PT Jamkrida cabang Jawa Tengah sedang menunggu fit and proper test untuk dewan direksi dan Komisaris dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"PT Jamkrida Kalimantan Barat menunggu tambahan modal setoran Rp1,5 miliar dari APBD. Saat ini, modal yang disetor PT Jamkrida Kalbar baru mencapai Rp23,5 miliar," ujarnya, Senin (26/1/2015).
Dengan demikian, menurutnya, total Jamkrida yang akan terbentuk berjumlah 16 buah yang tersebar di 16 provinsi. Beberapa Jamkrida yang telah terbentuk a.l. Sumatra Barat, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.
"Modal yang dibutuhkan untuk membentuk Jamkrida sekitar Rp25 miliar dari APBD. Dengan giring ratio 10 kali, maka ditargetkan setiap Jamkrida menjamin setidaknya Rp1,357 triliun dan 11.752 debitur UMKM. Penyaluran kredit rata-rata Rp30 juta per debitur."
Pembentukan Jamkrida mengacu pada Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM, khususnya Pembagian Urusan Pemerintahan.
"Kehadiran PT Jamkrida diharapkan mampu memacu penyaluran kredit untuk UMKM, khususnya di bidang pertanian, masyarakat pesisir, wirausaha baru, dan industri kreatif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
