Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) meminta pemerintah daerah setop mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Menteri DPDTT Marwan Jafar mengatakan pemerintah diminta berpikir jangka panjang untuk masa depan yakni mengutamakan fungsi ketahanan pangan yang lebih mensejahterakan masyarakat desa. Tak hanya masyarakat desa, paparnya, ketahanan pangan juga berdampak pada masyarakat kota.
Masalahnya, dia mengungkapkan, warga desa seakan tak berdaya menentang keinginan pemerintah daerah yang menjadikan lahan pertanian untuk dibangun kawasan industri. Mau tidak mau, akhirnya warga menjual lahannya.
“Kesannya ada perampasan. Karena warga desa diiming-imingkan pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan janji lainnya. Tapi setelah itu, janji itu dilupakan,” kata Marwan dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (22/01/2015).
Dia mengungkapkan jika perubahan lahan terus berlangsung, maka urbanisasi terus terjadi akibat dari generasi muda yang lebih memilih untuk tak membangun desanya sendiri. Masalah lainnya, demikian Marwan, adalah konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal.
KDPDTT menilai kawasan industri juga berdampak besar terhadap petani, antara lain limbah industri yang mempengaruhi hasil panen. Petani juga dinilai harus berjalan lebih jauh menuju sawah karena berdirinya kawasan industri yang mengelilingi area tersebut.
"Misalnya di Karawang. Daerah itu tercatat dan dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Setelah blusukan kemarin, ternyata industri begitu padat. Lahan sudah menyempit. Rumah warga yang berdinding kayu, diapit oleh pabrik. Ini masalah serius. Bukan main-main," papar Marwan.
KDPDTT berencana akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mendukung hasil pertanian masyarakat desa. Hal itu bertujuan untuk memicu daya saing masyarakat sehingga pertumbuhan muncul di sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
