Pusri Bantah Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Bisnis.com, PALEMBANG—Perusahaan plat merah, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) membantah adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan dalam menyalurkan pupuk urea bersubsidi.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie mengklaim stok pupuk bersubsidi selama ini sudah disiapkan. Namun, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, PT Pusri harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi sebelum disalurkan, harus ada dulu dipenuhi dulu syaratnya, misalnya surat keputusan gubernur, pergub hingga surat keputusan bupati. Nah, persoalannya surat keputusan bupati ini seringkali molor dari jadwal yang ditetapkan,” katanya, Selasa (20/01).

Sulfa menilai ketepatan waktu penyelesaian SK Bupati ini harus menjadi fokus untuk diperbaiki terlebih dahulu agar kelancaran distribusi pupuk bersubsidi tidak terganggu. Apalagi, PT Pusri bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jateng Agus Eko Cahyono mengungkapkan petani di Jawa Tengah akan mengalami krisis pupuk bersubsidi secara merata hingga satu bulan terakhir akibat adanya keterlambatan distribusi dari produsen ke distributor.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya telah menghubungi sejumlah produsen dan distributor untuk melakukan percepatan pengiriman pupuk ke pengecer. Menurutnya, kelangkaan pupuk bisa menyebabkan masa tanam mundur hingga kebutuhan pupuk tersebar secara merata.

Hal ini juga diamini Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Dia mengakui provinsi Jawa Tengah akan krisis pupuk dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, lambatnya distribusi pupuk di Jateng merupakan tanggung jawab Petrokimia Gresik, dan Pupuk Holding.

Sekadar informasi, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I (kecuali kabupaten Blora dan Rembang).

Dengan kondisi tersebut, Sulfa mengusulkan kembali pembentukan komisi pengawas pupuk. Dia menilai komisi tersebut dapat mengawasi penyaluran distribusi menjadi lebih baik, apalagi jika komisi tersebut diisi oleh seluruh stakeholder.  

“Saya kira itu yang kurang saat ini. Saya mohon untuk diaktifkan kembali. Tetapi yang jelas, Pusri siap menyalurkan pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 1,6 juta ton, kepada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.