Bisnis.com, JAKARTA - Tidak salah jika pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ingin fokus memperbaiki infrastruktur di wilayah perbatasan karena kondisinya cukup memprihatinkan. Misalnya, di Entikong, Kalimantan Barat.'
Kondisi infrastruktur di Entikong yang tertinggal dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Malaysia membuat Presiden Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, gerah dan mulai menggalakkan program peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lapangan, jalan akses menuju kawasan perbatasan di Entikong yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Malaysia mengalami kerusakan yang cukup parah.
Khususnya untuk jalan membentang dari Simpang Ampar hingga Sosok di Kabupaten Sanggau sepanjang 30 km mengalami kerusakan cukup parah, berlubang dan bergelombang.
Padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya akses strategis yang sering dilewati oleh kendaraan besar pengangkut hasil perkebunan sawit dan bus-bus komersial lintas negara menuju Malaysia dan Brunei. Untuk menempuh perjalanan dari Kota Pontianak hingga Entikong dengan jarak 250 km dibutuhkan waktu hingga enam jam perjalanan.
Kasatker Fisik Jalan Nasional Wilayah Kalbar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Tirto Nadi mengatakan kondisi jalan di daerah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah karena kurang adanya perhatian dari pemerintah sebelumnya untuk membangun jalan perbatasan.
“Jalan akses ke perbatasan yang rusak itu memang terakhir kali ada penanganan pada 1991. Sejak saat itu, belum ada penanganan lagi,” ujarnya di Entikong, Kamis (15/1).
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto mengatakan pihaknya biasanya hanya mendapat anggaran Rp350 miliar per tahun untuk penanganan jalan perbatasan.
Namun, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah menambah jumlah anggaran mencapai Rp2,7 triliun pada tahun ini. “Ini kemajuan yang sangat baik, kami optimistis kondisi jalan-jalan akses menuju perbatasan maupun jalan di perbatasannya bisa lebih baik dan tidak kalah dengan Malaysia,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan, dan peningkatan keamanan nasional.
“Presiden Joko Widodo ingin agar infrastruktur Indonesia di lokasi perbatasan tidak kalah tertinggal dengan negara-negara tetangganya,” katanya ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan yang terletak di Kalbar.
SECARA SERENTAK
Program penanganan kawasan perbatasan yang pengerjaannya akan dimulai secara serentak pada tahun ini membutuhkan anggaran Rp2 triliun untuk penanganan jalan, dan Rp700 miliar untuk pengembangan kawasan perbatasan.
Adapun, proses lelang konstruksi untuk proyek pembangunan jalan perbatasan tersebut ditargetkan sudah harus dilaksanakan selambatlambatnya pada Maret 2015.
Dia mengungkapkan penanganan kawasan perbatasan yang ditangani nantinya akan terkonsentrasi pada tiga titik lokasi yaitu Kalimantan, Papua dan NTT. “Pulau Kalimantan dapat anggaran paling besar, khususnya untuk Kalimantan Barat yang memiliki jalan terpanjang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan untuk pembangunan jalan perbatasan di wilayah Kalbar, proses pengerjaannya akan terbagi menjadi tiga titik lokasi yaitu kawasan Aruk, Entikong, dan Nanga Badau.
Pengerjaannya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembangunan jalan akses menuju perbatasan sepanjang 228,6 km dan pembangunan jalan paralel di sepanjang wilayah perbatasan 1.583 km.
“Pemerintah tidak hanya akan membangun jalan perbatasan, tetapi kami juga akan mengembangkan kawasan tersebut dengan membangun permukiman,” ujarnya.
Dalam melaksanakan pembangunan permukiman di kawasan tersebut, Menteri PU-Pera akan menugaskan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun permukiman layak dan akses air minum, serta sanitasi bagi masyarakat Adapun, untuk melaksanakan pembangunannyapemerintah akan mengeluarkan anggaran Rp700 miliar.
Gubernur Kalbar Cornellis mengatakan pihaknya akan membantupemerintah pusat dalam prosespembebasan lahan. Dia optimistis proses pembebasan lahan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
“Percepatan pengadaan lahan ini merupakan bentuk dukungan daerah kepada pusat, khususnya untuk program-program pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kita berharap dengan kucurandana dan perhatian dari pemerintahpusat, kehidupan saudara-saudara kita di wilayah perbatasan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
