Bisnis.com, JAKARTA - Program ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian tidak terlihat dalam pemaparan rencana kerja sektor pertanian 2015.
"Dalam pandangan saya, ekstensifikasi adalah keharusan dan dalam sambutan Menteri Pertanian. Hal itu tidak tampak," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khairon.
Dia mengatakan itu dalam rapat kerja perdana Mentan Amran Sulaiman dengan Komisi IV DPR, Senin (19/1).
Padahal, ujar Herman dari Fraksi Partai Demokrat itu, Presiden Joko Widodo saat kampanye kerap melontarkan janji perluasan lahan pertanian hingga sebesar 2 juta hektare.
Untuk itu, ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, bila hal terkait perluasan lahan tidak terlalu mencolok dipaparkan dalam tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, maka dicemaskan akan menjadi rentetan di tahun-tahun berikutnya sehingga tidak tercapai perluasan lahan pertanian yang dimaksud itu.
"Bagaimana dengan konsolidasi pangan dan reforma agraria," tegasnya.
Dia menambahkan pemerintah pusat seharusnya berperan bila ada petani di daerah yang ingin menjual lahannya untuk kepentingan tertentu.
Ia juga menyorot perbaikan irigasi yang perlu terintegrasi dalam pola dan mekanisme sehingga bisa selaras antara perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Herman juga mengemukakan, pelibatan sekitar 50 ribu Babinsa dalam penyuluhan pertanian sebenanya menunjukkan kelemahan Kementan dalam mengelola penyuluh pertanian.
"Jangan disangka pelibatan 50 ribu babinsa itu keberhasilan. Catat Pak, ini pelemahan (Kementan)," katanya.
Sedangkan terkait dengan pupuk, Herman berpendapat bahwa permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi itu karena lemahnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi IV menyesalkan rencana pembuatan kartu RDKK sejak dahulu seperti tidak pernah didengar dn dilaksanakan.
Herman menginginkan bahwa hal tersebut jangan disalahkan kepada pabrik pupuk tetapi yang harus diintrospeksi adalah kinerja pihak pemerintah yang terkait dengan hal tersebut.
Hal yang sama, yaitu keterlambatan dalam perencanaan dan lemahnya implementasi, juga dinilai sebagai hal-hal yang menimbulkan permasalahan dalam distribusi benih padahal masa tanam tidak dapat ditunda-tunda.
Rapat kerja baru pertama kalinya diikuti oleh Menteri Pertanian yang baru, Amran Sulaiman, adalah terkait dengan Evaluasi 2014 dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian 2015.
