Bisnis.com, JAKARTA--Keberpihakan pembangunan pembangkit li listrik 7.000 MW untuk industri nasional bertujuan memberikan jaminan dan kemudahan akses pasar barang modal lokal.
Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin Teddy C. Sianturi mengatakan pasar skala besar sebetulnya sudah ada melalui proyek ketenagalistrikan 35.000 MW.
Dia berasumsi rerata dari 7.000 MW adalah pembangkit berkapasitas 7 MW. Walhasil ribuan megawatt ini setara dengan 200 unit pembangkit di berbagai lokasi.
“Biasanya di satu lokasi dipasang pembangkit 2 x 7 MW untuk efisiensi, maka totalnya hanya 100 lokasi,” katanya, Jumat (16/1/2015).
Keberpihakan untuk ratusan pembangkit itu bermaksud untuk memberikan jaminan dan kemudahan akses pasar bagi pemanufaktur barang modal lokal. Pasar skala besar sebetulnya sudah ada melalui proyek ketenagalistrikan 35.000 MW.
"Tapi itu skala besar yang siapapun boleh masuk, termasuk asing. Kami mau amankan dan secure untuk 7.000 MW [bagian dari proyek PLN] yang mana asing tidak boleh ikut masuk," ucap Teddy.
Untuk menjamin sinergi program dan keberpihakan kepada industri domestik itu Kemenperin mengusulkan dibentuk Komite Kebijakan Pembangunan Listrik Nasional (KPPLN). Model ini mengikuti pola KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).
