Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji penyediaan lahan untuk usaha agro silvopastur atau skema pemanfaatan lahan hutan dengan kegiatan peternakan di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu cara mendukung swasembada daging sapi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siri Nurbaya mengatakan akan mendalami konsep tersebut sesuai dengan aturan yang ada untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHK) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mutis Tomai, NTT.
“Konsep kerjanya sesuai arahan Presiden bahwa hutan untuk kesejahteraan rakyat. Kita akan bahas lanjut di kantor kementerian dengan melibatkan beberapa dirjen termasuk dirjen peternakan,” katanya seperti dikutip Bisnis. (14/1).
Dia mengatakan program tersebut terkait dengan ketersediaan lahan penggembalaan seluas 50.000 ha yang merupakan kawasan KPH Mutis Tomai.
Siti mengatakan usaha tersebut nantinya bisa dilakukan dengan langkah sistematis dimulai dari perekaman pertumbuhan vegetasi, menjaga konsistensi tanaman sampai pengembangan biogas.
Menurutnya,pengembangan biogas yang memanfaatkan gas methan dari kotoran ternak menjadi pasokan energi untuk masyarakat sekitar. Dia mengatakan hal tersebut juga penting sebagai salah satu cara menahan karbon untuk dilepaskan ke atmosfer.
“Ini sekaligus merupakan langkah pelembagaan dan internalisasi pemahaman masyarakat secara sederhana mengenai agenda pengendalian perubahan iklim," katanya.
Dia mengatakan untuk mewujudkan gagasan itu tidak hanya berdasarkan pihaknya dan Kementerian Pertanian saja, melainkan juga pemerintah daerah terkait.
Rektor Universitas Nusa Cendana Fred Benu menjelaskan dengan konsep agro silvopastur, potensi daerah tersebut dapat menyediakan 500 ribu ekor sapi jantan, 52.000 sapi bibit unggul/tahun, daging sapi 6200 ton/tahun, kayu, pangan palawija, madu hutan, pupuk organik dan biogas.
