Bisnis.com, SEMARANG - Pasar properti Jawa Tengah diperkirakan dapat bertumbuh hingga 20% pada 2015 dengan dukungan kebijakan pemerintah.
Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Jawa Tengah M.R. Prijanto mengatakan potensi pertumbuhan pasar properti di Jawa Tengah sangat besar dengan melihat kebutuhan yang saat ini mencapai 1,4 juta unit.
Jumlah tersebut mendekati 10% dari angka kebutuhan hunian (backlog) nasional yang diperkirakan sekitar 14-15 juta pada 2015.
“Kebutuhan perumahan di Jawa Tengah menurut perhitungan kementerian hampir 10% dari backlog pada tahun ini,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2015).
Selain itu, Prijanto menjelaskan pertumbuhan sektor industri di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti di Semarang, Kendal dan Boyolali akan mendorong angka kebutuhan hunian bagi para pekerja.
Menurutnya, kondisi itu membuka peluang bagi pertumbuhan pasar secara signifikan hingga 20%.
Kendati begitu, dia mengatakan realisasi potensi itu dimungkinkan jika pemerintah menghadirkan kebijakan yang mendukung sektor tersebut.
Akibat keterlambatan pemerintah dalam menetapkan penyesuaian harga hunian bersubsidi dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2014, Prijanto mengatakan, sektor tersebut di Jawa tengah bahkan menurun hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun lalu, dari target pemenuhan hunian 10.000 unit, pengembang hanya mampu menyalurkan 7.000 unit. “Sebab sekitar 70% target itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi, kendala yang dihadapi memang peraturan pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, Prijanto secara moderat menargetkan para pengembang REI di Jateng dapat menyalurkan 8.000 unit hunian pada 2015 atau meningkat 10% dari pencapai 2014.
Namun, dia optimistis apabila kebijakan pemerintah seperti pemangkasan izin, dapat direalisasikan, pertumbuhan pasar dapat terjadi dengan maksimal.
“Misalnya harga jual [hunian bersubsidi] baru segera diputuskan awal tahun ini, kemudahan perizinan terealisasi hingga daerah, sertifikat gratis untuk MBR, fasilitas kredit murah untuk MBR, dan penyediaan hunian oleh pemerintah,” tegasnya.
