Bisnis.com, JAKARTA--Ekonom Institute for the Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani berpendapat industri pulp dan kertas perlu lebih memfokuskan ekspor ke China dan Asia selain Asean.
Pertumbuhan konsumsi kertas di Tanah Air sampai dengan 2017 diperkirakan hanya 2,4% per tahun, sedangkan global tumbuh 2,1%. Berdasarkan asumsi ini maka kebutuhan kertas dunia pada 2025 diperkirakan mencapai 500 juta ton.
Industri domestik mesti lebih serius menggali pasar ekspor di China dan Asia selain Asean. Pasalnya 52% kebutuhan kertas ada di kawasan Asia. Selama ini produk kertas buatan Indonesia baru merambah sektor Asia Tenggara.
Aviliani menilai perluasan pasar semestinya menjadi fokus pemerintah dan pelaku industri jika bermaksud menjadikan industri pulp dan kertas sebagai sektor yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu pemerintah mesti menyiapkan skema insentif yang bisa mendorong kinerja industri setara dengan laju pertumbuhan kebutuhan.
"Inilah kekurangan Indonesia, kita tidak pernah melihat masa depan," ucap dia, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Sementara itu industri bubur kertas dan kertas mampu mendatangkan investasi US$200 miliar dalam tiga tahun mendatang asalkan pemerintah memfasilitasi usance letter of credit dengan diskonto 2%.
Aviliani berpendapat usance L/C bisa meningkatkan daya saing produk pulp dan kertas Indonesia terhadap negara lain dari segi kelonggaran waktu pembayaran. "Selama ini mungkin harus tunai, sedangkan L/C memberikan tenggat waktu utang, ini lebih untuk persaingan dagang saja, kita harus bisa bersaing," katanya.
Namun secara keseluruhan usance L/C, menurut dia, tidak bisa dianggap sebagai insentif. Adapun fasilitas yang bersifat insentif misalnya pengurangan pajak untuk merangsang kinerja ekspor. Tapi yang pasti fasilitas kredit ini dapat diterapkan selama tidak merugikan negara.
Pasar bebas Asean bagi industri pulp dan kertas bisa menjadi peluang bisnis yang potensial sekaligus tantangan. Kini sejumlah negara Asean sedang dan mulai membangun hutan untuk memproduksi produk kehutanan.
"Jika pemerintah tak merespon dengan cepat maka kita akan kalah," kata Aviliani.
