Bisnis.com, JAKARTA—Perkembangan investasi di sektor besi baja asal Korea Selatan seolah tertahan, salah satunya dialami Krakatau Posco atas rencana pembangunan pabrik baja kedua.
Investasi Pohang Iron & Steel Company (Posco) yang kini bercokol di Indonesia adalah pembangunan pabrik baja terpadu patungan dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Kepemilikan atas Krakatau Posco sebesar 30% di tangan KS dan 70% dipegang Posco.
Kini bisnis Posco tengah terganjal aturan soal Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Kepulauan Riau. Dampak lanjutannya adalah penundaan rencana ekspansi pabrik yang sekarang baru berkapasitas 3 juta ton per tahun.
“Kalau FTZ diselesaikan, Posco baru akan berpikir untuk ekspansi,” ucap Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Aturan FTZ memberikan keistimewaan kepada Batam. Sekalipun terbukti ada praktik perdagangan curang lalu diberlakukan bea masuk tambahan untuk impor baja, tetapi galangan di Batam bebas dari aturan itu.
Kondisi tersebut dinilai tidak adil. Impor baja oleh galangan kapal di luar Batam harganya lebih mahal karena ada bea masuk anti dumping, sehingga produk baja lokal menjadi lebih kompetitif. Tapi bagi galangan di Batam barang impor tetap lebih murah karena bea masuk itu tak berlaku untuk mereka.
Produsen baja menyayangkan kondisi tersebut karena Batam merupakan pusat perkembangan galangan kapal. Sejumlah 122 industri galangan berkumpul di sana dan dinilai sebagai ceruk bisnis potensial bagi produsen baja untuk memperlebar pangsa pasar.
Sekretaris Perusahaan Karakatu Posco Christiawaty Ferania Keseger mengatakan kendala produsen baja untuk kapal seperti Krakatu Posco untuk menembus pasar batam adalah dibebaskannya bea masuk yang bersifat hukuman, yaitu bea masuk imbalan, bea masuk pembalasan, safeguard, dan bea masuk anti dumping.
“Khusus untuk BMAD, kami sampaikan bahwa produk baja impor yang sudah terbukti dumping di Indonesi dan sudah ada PMK untuk dikenakan BMAD, namun justru dibebaskan di Batam,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.
Sebelum masalah seperti itu tuntas agaknya Posco belum mau memikirkan soal ekspansi pabrik kedua. Tapi proyek ini memang ada dalam rencana investasi perseroan dengan target kapasitas produksi sebanyak 3 juta ton.
Christiawaty mengatakan saat ini belum dilakukan studi kelayakan untuk pabrik kedua Krakatau Posco. “Dalam waktu yang tak lama akan dibentuk tim dari pemegang saham untuk membicarakan hal itu lebih lanjut,” tuturnya.
Pabrik pertama Krakatau Posco tidak hanya memproduksi plat baja (steel plate) tetapi juga baja kasar (slab) dan baja canai panas (hot rolled coils/HRC). Plat baja dipakai khusus untuk manufaktur kapal yang butuh spesifikasi khusus, yakni lebar 4 meter dan tebal 60 - 120 milimeter.
Fasilitas produksi senilai US$2,66 miliar tersebut terdiri dari pabrik Blast Furnace, 300 T/Ch Basic Oxygen Furnace, mesin Continuous Casting untuk memproduksi slab dengan 1,5 MTPY, Plate Mill untuk memproduksi 1,5 MTPY plate, serta fasilitas dan infrastruktur pendukung lain.
Investasi cabang manufaktur lain dari Korsel yang hingga kini tertahan adalah proyek pabrik petrokimia oleh Lotte Chemincal Corp. senilai US$5 miliar. Korporat menunda kelanjutan investasi lantaran pasar petrokimia di dalam negeri dinilai belum ideal termasuk harga petrokimia global.
“Honam [Lotte] kami belum tau persisnya perkembangannya seperti apa. Tapi masalah tanah yang dulu katanya kemahalan sudah diselesaikan. Kami sedang cari tahu apa yang mereka butuhkan lagi,” ucap Harjanto.
Pada 10 Desember 2014, Presiden Joko Widodo bertandang ke Korea Selatan (Korsel) dan bertemu dengan sejumlah pemodal kelas kakap negeri gingseng. Mereka yang berbincang khusus dengan presiden adalah perusahaan yang memiliki investasi di Indonesia.
CEO Posco Kwon Ohjoon, Wakil Presiden Senior Posco Chang In Hwan, dan Presiden Daewo Logistik AN Yongnam berbicara langsung dengan Jokowi. Sejauh ini Harjanto mengaku pihaknya belum mendapati adanya kelanjutan pembicaraan soal rencana investasi Korsel dari hasil kunjungan tersebut.
