Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak hanya mendapat penentangan dari nelayan, petani, dan tokoh masyarakat. Pelabuhan yang diinisiasi Pemerintahan Jepang untuk mendukung industri otomotif negara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu ternyata masih terbentur persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal).
Deputy I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Imam Hendargo mengungkapkan, izin Amdal untuk pembangunan Pelabuhan Cilamaya sulit diterbitkan, lantaran adanya banyak permasalahan terkait dengan lingkungan, sosial dan ekonomi.
“Untuk kajian [bidang ekonomi] Amdal Cilamaya ini, kami juga sudah meminta fatwa kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, sejak 23 Desember 2013. Tapi sampai sekarang belum ada surat jawaban,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/12/2014).
.
Menurut Imam, fatwa Kemenko Perekonomian dinilai penting, karena proyek Pelabuhan Cilamaya dipastikan bakal mengganggu sejumlah proyek strategis nasional lainnya, yang selama ini sudah berjalan.
Aset strategis yang bakal terganggu oleh pembangunan Pelabuhan Cilamaya itu, menurut Imam, di antaranya proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang berjalan, dan eksplorasi Migas yang juga sudah berjalan sejak lama.
Maka pihaknya mendukung sikap Menko Perekonomian era Presiden SBY, yang sempat membatalkan proyek Pelabuhan Cilamaya.
“Ada tumpang tindih dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Migas. Sehingga kami tidak bisa memerikan izin Amdal. Ditambah pula dalam kajian sosial dan lingkungan juga tidak terpenuhi. Jadi sangat tepatlah kalau dibatalkan,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya, jika direalisasikan tidak hanya mengganggu dua proyek strategis nasional tersebut, tetapi juga bakal mengganggu ekosistem dan biota laut.
Bahkan yang paling mengerikan adalah menimbulkan bencana besar di perairan Karawang. Bencana yang dimaksud Imam adalah meledaknya pipa-pipa gas yang telah dibangun oleh Pertamina sejak lama.
“Ada banyak pipa dan sumur Migas sudah terpasang di sana, yang terbukti sangat potensial untuk cadangan energi nasional. Anjungan Pertamina juga di sekitar situ. Yang ini sudah ada Amdalnya. Kalau Pelabuhan jadi dibangun, bukan hanya merusak asset nasional, tapi bisa menimbulkan bencana ledakan yang dahsyat. Kan pipa-pa ini tidak keliatan,” paparnya.
Di samping itu, kata Imam, penolakan dari kalangan Nelayan dan Petani Jawa Barat juga menjadi bagian dari aspek sosial Amdal.
Dengan penolakan masyarakat, maka dari sisi Amdal, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak layak. Ditambah lagi dalam kajian aspek lingkungan hidup, di perairan Karawang ini banyak biota laut yang harus dilestarikan, bakal terganggu dengan adanya pelabuhan Cilamaya.
“Jadi seharusnya pak Menteri Jonan bisa membicarakan dulu rencana kelanjutan Pelabuhan Cilamaya ini. Dengan Pertamina, dengan Pelabuhan Tanjung Priok, juga dengan masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau tak layak secara sosial, ya tidak boleh dibangun. Apalagi kalau secara aspek lingkungan hidup dan kajian ekonominya mengganggu aset strategis nasional yang sudah ada,” ujarnya.
