Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah akan memprioritaskan pengawasan tangkapan ikan di daerah perbatasan pada 2015 guna menekan kerugian negara akibat pencurian ikan dan memaksimalkan pendapatan dari sektor maritim.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan alokasi kapal [pengawas] akan dimaksimalkan di kawasan perbatasan dengan negara lain, khususnya Pulau Papua yang diketahui memiliki wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang melimpah dibandingkan dengan daerah lain.
“Sudah saya canangkan, alokasi kapal terbanyak untuk 2015 di daerah perbatasan, karena semua bentuk pencurian, baik itu ikan atau logging, lewat kapal perikanan,” katanya dalam Rapimnas Kadin “Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim”, Jakarta, (8/12/2014).
Menurutnya, pencanangan tersebut dilakukan karena daerah yang berbatasan langsung menjadi yang paling terkena dampak [pencurian ian], terlihat dari minimnya hasil tangkap yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi ikan seperti yang terjadi di Papua.
Susi mengklaim pada tahap awal pencegahan pencurian ikan berupa kebijakan moratorium perizinan kapal eks-asing dan pelarangan alih muatan sejak awal November lalu membuat jumlah ikan di perairan WPP-RI menjadi stabil dan menurunkan harga ikan tenggiri sehingga lebih terjangkau.
“Dalam sebulan ini sudah surplus, ini membuat penurunan harga ikan tenggiri dari Rp7.500 menjadi Rp4.500 saja,” katanya.
Menko Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan penenggelaman kapal yang dilakukan pihaknya dan KKP bertujuan untuk memperingatkan kapal-kapal asing lainnya yang selama ini melakukan praktek pencurian ikan di WPP-RI.
Dengan teknologi vesell monitoring system (VMS) , Indroyono mengatakan banyak kapal --di luar 5.300 kapal legal-- tertangkap radar satelit yang tengah melakukan praktek penangkapan ikan di perairan Indonesia secara illegal.
“Ternyata dengan VMS yang terdeteksi banyak sekali, sehingga kalau kita mau menenggelamkan kapal itu banyak sekali,” katanya.
