Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menegaskan sikapnya yang mempertahankan kebijakan moneter ketat bukan bermaksud mengerem pertumbuhan, mengacu pada perlambatan ekonomi yang semakin tajam tahun ini.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan bank sentral tetap mengharapkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang berdaya tahan, stabil, dan berkelanjutan.
BI, tutur dia, akan mempertahankan sikap ‘stabilitas melampaui pertumbuhan’ karena penting sebagai prakondisi menuju perubahan struktural yang pada akhirnya mengangkat produktivitas.
“Tanpa konsistensi, risiko instabilitas ekonomi akan muncul kembali dan akan membahayakan keberlanjutan pertumbuhan atau akan membuat ekonomi kita ‘hard landing’,” katanya kepada para investor dalam Euromoney Indonesia Investor Forum, Rabu (26/11/2014).
BI terakhir kali telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin ke level 7,75% sebagai bentuk antisipasi pelesatan inflasi mengiringi kenaikan harga BBM subsidi pekan lalu.
Dengan demikian, BI rate naik 200 basis poin sejak Juni 2013, saat otoritas moneter mulai mengerek suku bunga dari level 5,75% yang dipertahankan sejak Februari 2012.
Bersamaan dengan itu, pertumbuhan ekonomi melambat ke kisaran 5% pada 2013 setelah melaju di atas 6% tiga tahun berturut-turut sebelumnya.
Otoritas moneter mengisyaratkan belum akan melonggarkan kebijakan moneter dalam waktu dekat mengingat Indonesia masih harus berjuang dengan isu struktural yang mengganggu efisiensi dan daya saing di sisi suplai.
“Di bawah kondisi ini, memaksa kebijakan moneter akomodatif hanya akan memicu tekanan inflasi dan memperlebar defisit transaksi berjalan,” ujar Agus.
BI menyambut dan mendukung komitmen pemerintahan baru yang gesit melanjutkan reformasi struktural, seperti konektivitas fisik, terutama laut, dan integrasinya dengan konektivitas darat, seperti kereta api, serta konektivitas digital.
Bank sentral yakin kemajuan di sektor itu akan menurunkan biaya logistik sehingga mengangkat daya saing sektor bisnis dan menciptakan efisiensi biaya di Tanah Air.
Dengan demikian, perbedaan harga produk dan jasa antardaerah akan menyempit.
“Kita tidak akan melihat lagi disparitas harga yang lebar, contohnya antara harga semen di Jakarta dan Papua,” ujar Agus.
