Pembentukan 5.000 BUMDesa Berisiko Timbulkan Liabilitas

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Kerjasama BUMD menilai wacana pemerintah yang ingin membentuk 5.000 Badan Usaha Milik Desa harus dipertimbangkan dengan baik agar justru tidak menimbulkan utang.

Arif Afandi, Ketua Umum BKS Badan Usaha Milik Daerah, menuturkan saat ada 1.200 BUMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Namun, pihaknya tidak berkoordinasi dengan BUMDes.

Sementara itu, terkait wacana pembentukan 5.000 BUMDes, Arif menilai perlu persiapan yang matang agar tidak berujung pada kewajiban utang (liabilitas).

"Sepanjang dikelola dengan baik. Jangan sampai justru menimbulkan liabilitis bagi pelaksana daerah. Jangan sampai di situ," ujarnya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (25/11).

BKS BUMD, lanjutnya, saat ini fokus pada perusahaan daerah yang telah beroperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rapat kerja pekan lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencanangkan target pembentukan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengembangkan BUMDes yang sudah ada di seluruh desa di Indonesia hingga 2019.

Arif menegaskan perlunya pengelolaan yang profesional, baik BUMD maupun BUMDes. Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci agar perusahaan dapat menjadi pelaku dan pilar ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam pertemuan dengan Wapres, BKS BUMD juga membahas soal pengembangan pasar, lantaran afiliasinya dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asperindo).

"Beliau [Wapres] berpesan bagaimana mengelola pasar lebih sesuai perubahan gaya hidup dan berdaya saing. Misalnya, dengan dukungan perbankan daerah dalam menyediakan dana murah untuk masyarakat," pungkasnya.