Bisnis.com, BOGOR - Para pakar pertanian mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem kelola pertanian sebagai upaya mendukung program perluasan 1 juta ha lahan pertanian baru.
Pakar Kebijakan dan Ekonomi Pertanian Mohamad Husein Sawit mengatakan pemerintah jangan hanya membuat program yang tidak memperhatikan tindak lanjut ke depannya.
"Perbaikan irigasi, kualitas air dan antisipasi banjir lahan pertanian itu yang paling penting setelah tahapan pembuatan lahan baru sawah dilakukan," paparnya, Minggu (23/11/2014).
Dia menuturkan selama ini ketiga unsur penting yang harus diperbaiki tersebut kerap abai diperhatikan pemerintah, sehingga kualitas produk pertanian kurang maksimal.
Selanjutnya, apabila persoalan mendasar di sektor pertanian itu sudah diperhatikan, pemerintah diharapkan memperbaiki sistem kelola pascapanen.
Husein menjelaskan pekerjaan besar dalam memperbaiki kualitas pertanian di Indonesia pascapanen yaitu menekan lost product pada tahap pengeringan dan penggilingan padi.
"Sekitar 94% hasil pertanian berkualitas buruk dan rendemen berasnya juga sedikit. Saya akan acungi jempol jika pemerintah bisa memperkecil lost padi dari 6% ke 4% dalam tiga tahun ke depan," paparnya.
Artinya, kata dia, pemerintah harus mulai berbenah dengan menciptakan teknologi pertanian yang mumpuni khususnya dalam pengadaan mesin giling canggih dan optimal.
Husein memaparkan rendemen beras ke depan harus ditingkatkan dari 62% menjadi sekitar 66% guna menambah ketersediaan beras lokal bertambah.
"Satu persen saja rendemen beras bisa naik, itu sudah baik, karena harus diingat bahwa pemerintah bukan swasembada gabah tapi beras," tegasnya.
Sementara itu, Pakar Teknologi Pangan sekaligus Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Dahrul Syah menuturkan pemerintah harus segera menyelamatkan sawah produktif yang ada.
Menurutnya, program penambahan lahan pertanian yang dicanangkan pemerintah harus diiringi dengan pemetaan kawasan yang memiliki kesuburan tanah.
"Pendapat saya kawasan yang harus segera diselamatkan adalah Jawa, Sulawesi, Bali, Papua dan Sumatera yang sampai saat ini masih terdapat kesuburan tanah cukup bagus," ujarnya.
Dahrul menuturkan guna memperkuat proyeksi penambahan lahan tersebut, pemerintah harus segera membuat kebijakan baru seperti moratorium alih fungsi lahan.
Sebab, katanya, persoalan utama pencetakan lahan pertanian baru kerap terjadi main kucing-kucingan dengan alih fungsi lahan tersebut.
Dia menjelaskan tingkat alih fungsi lahan per tahun mencapai sekitar 100.000 hektar. Dengan demikian, ketegasan dalam membuat kebijakan baru harus diiringi dengan komitmen kuat.
"Jangan sampai program pencetakan sawah baru 1 juta ha gagal seperti yang telah dilakukan pada zaman Suharto di Kalimantan," paparnya.
Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah untuk memberikan pemahaman pada kalangan petani terkait kalkulasi peruntungan penggarapan sawah.
Jadi, paparnya, para petani harus benar-benar mengerti apakah lahan pertanian itu lebih menguntungkan untuk menggarap sawah atau peruntukkan menjadi lahan lain.
"Bisa saja para petani lebih memilih menjadikan lahannya sebagai kawasan wisata pertanian yang lebih menguntungkan ketimbang untuk menggarap sawah yang dianggap lama menghasilkan panen," paparnya.
