Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian tengah mendiskusikan kebijakan mengenai importasi sapi bakalan dan daging sapi setelah jumlah impor dua komoditas itu setara dengan 188.000 ton atau hampir empat kali lipat dari pasokan yang tidak mampu dipenuhi daging lokal per 30 Oktober 2014.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Iwantoro mengatakan surplus daging impor terjadi mengingat jumlah impor melebihi kekurangan kebutuhan nasional yang tidak bisa dipenuhi pasokan daging lokal.
Sampai Desember, dia memperkirakan pasokan daging sapi lokal dapat memenuhi 88% dari total kebutuhan nasional sehingga pemenuhan daging impor seharusnya hanya 12% saja.
“Kekurangannya untuk didatangkan dari luar hanya 12% atau sekitar 50.000 ton saja. Sementara itu, jumlah impor daging beku dan sapi bakalan yg masuk per 30 oktober sudah mencapai 188 ribu ton setara daging,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis, (20/11/2014).
Badan Karantina Pertanian mencatat realisasi impor sapi per Oktober 2014 mencapai 565.519 ekor, dengan rincian 461.629 ekor sapi bakalan, 101.029 ekor sapi potong, 2861 ekor bibit/indukan. Adapun daging sapi yang masuk berjumlah 76.125 ton dan jeroan 7.340 ton.
Menurutnya, perubahan kebijakan dari alokasi sapi dan daging sapi sesuai kebutuhan menjadi referensi harga pada 2013 lalu membuat importasi menjadi berlebih dan menyebabkan harga cenderung tetap tinggi.
“Di sisi lain harga daging masih sekitar Rp99.000-Rp110.000 per kg di pasar. Sedang kami diskusikan kira-kira polanya seperti apa,” katanya.
Syukur mengatakan bentuk importasi yang ideal haruslah berbasis perhitungan yang rinci, mulai dari jenis bagian daging yang dibutuhkan untuk industri, kebutuhannya hingga jumlah pasokan yang tidak bisa dipenuhi dari daging lokal.
Dengan cara itu, dia melanjutkan, dapat ditentukan jumlah kuota untuk dipasok dari luar negeri sehinga harga daging tidak terus tinggi dan merugikan peternak dan konsumen.
“Selain itu, perbaikan distribusi dan transportasi serta inftrastruktur pendukung di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar harus menjadi prioritas untuk perbaikannya,” tambahnya.
Adapun, dia menilai peran pemerintah dalam tata niaga belum optimal, seperti pengawasan atas peredaran daging impor, pungutan/retribusi tanpa diimbangi pelayanan yang sepadan, serta belum sinkronnya kebijakan terkait distribusi sapi antar pulau.
Berdasarkan data PKH, program swasembada daging sapi yang dicanangkan sejak 2010 dipastikan juga gagal pada tahun ini setelah produksi tahun 2014 diprediksi hanya 460.000 ton sedangkan kebutuhan nasional mencapai 559.000 ton.
Adapun sasaran swasembada daging sapi tersebut berganti menjadi pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat pada pemerintahan baru, atau tidak hanya bersumber dari sapi dan kerbau saja seperti selama ini.
