Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku usaha mebel dan kerajinan bersikeras dan mendesak pemerintah untuk menunda pemberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Januari 2015.
Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Soenoto mengatakan jika SVLK tetap diberlakukan, ekspor produk kayu bisa tertekan hingga 80%, sesuai dengan perusahaan yang belum mengantongi sertifikat.
"Jika SVLK tetap diberlakukan, ekspor mebel bukannya terangkat, tapi malah tertekan, selain karena pengusaha tidak bisa ekspor, importir juga mulai mengancam untuk mengambil produk dari luar," katanya di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Menurutnya, sudah ada beberapa importir dari Eropa dan Jepang yang mengancam untuk mengalihkan impor produk furnitur dari Indonesia ke Vietnam, Thailand dan Filipina.
Padahal, eksportir mebel di Indonesia mengaku tidak memerlukan Sertifikat Legalitas Kayu [SVLK] untuk memasarkan produknya.
Berdasarkan data AMKRI, total ekspor furnitur pada tahun lalu mencapai US$1,74 miliar dengan volume 559.715 ton, dengan importir utama berasal dari Amerika Serikat sebesar 35,68% dan Jepang 13,82%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
