Proyek Tanggul Raksasa: Masterplan Dinilai Belum Sinergi

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau tanggul raksasa masih belum terpadu.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan tim PTPIN telah memaparkan sosialisasi hasil masterplan ke Pemprov Jabar.

Menurutnya pemaparan lebih banyak upaya menanggulangi banjir rob dan air darat di bagian utara Jakarta dengan cara terpadu hingga 2030.

Ada tiga tahapan yang disosialisasikan tim pertama menanggulangi dua banjir, kedua membangun danau dan tanggul.

Ketiga membangun tanggul yang membentang ke arah Bekasi dan Tanggerang. Proyek ini menurutnya pada akhirnya akan membuat air darat berada di bawah air laut.

“Mereka meminta Jabar mendukung, tapi kami mendukung dengan catatan,” katanya pada bisnis di Bandung, Selasa (11/11).

Menurutnya catatan tersebut berangkat dari penelaahan bahwa masterplan yang ada belum terpadu dengan penanganan banjir di kawasan hulu.

Gubernur menilai, proyek yang disebut Garuda Megah ini lebih banyak berfokus di urusan hilir sementara jika banjir di kawasan hulu tidak juga ditangani maka persoalan akan tetap terjadi.

“Kami meminta ada integrasi ada penanganan hulu dan hilir,” ujarnya.

Pihaknya mengkritik rencana besar pemerintah yang begitu semangat membenahi kawasan hilir Jakarta sementara semangat yang sama tidak terjadi di hulu.

Menurutnya proyek ini penanganannya begitu modern sementara kawasan hulu hanya ditangani secara konservatif.

“Seperti kawasan hutan di hulu itu penanganannya konservatif, tradisional. Anggarannya kecil proyeknya tidak tegas,” katanya.

Gubernur menilai program yang lebih tegas dan terarah juga harus dilakukan pemerintah pusat. Ketegasan tersebut bisa dilihat dari target, dana dan penanganan yang sekomplek proyek Garuda Megah.

Penanganan hulu ini menurutnya terletak pada 13 sungai di Jabar dan Banten yang menyangga Sungai Ciliwung.

Soal kesiapan Jabar membantu reklamasi Gubernur mengaku siap membantu.

Namun sebelum bantuan itu dilakukan, pihaknya meminta pusat turut mendata kebutuhan dari daerah penghasil pasir di Jabar dibarengi dengan penertiban tambang pasir liar.

“Penataan dan penertiban harus ada juga, itu peran Jabar dalam reklamasi,” katanya.

Proyek PTPIN ini akan membangun dinding laut dan waduk besar di dalam kota dan lepas pantai utara Jakarta, yang diperkirakan memakan waktu sampai tahun 2040 dengan biaya 46 miliar dollar.

Selain itu akan dilakukan reklamasi, sebagai wilayah bisnis dan permukiman baru.